Hasil Pencarian

Ditemukan 227 dokumen yang sesuai dengan query

Rimala Meylda, author

Perwalian Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Timika No. 39/PDT.G/2020/PN.TIM dan Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 383/PDT.G/2018/PA.SMG) = Under Age Children Guardianship Caused by Divorce (Case Study of The Decision of Timika District Court Number 39/PDT.G/2020/PN.TIM and The Decision of Semarang Religious Court Number 383/PDT.G/2018/PA.SMG)

Dalam perkara perceraian, sering kali para orang tua memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh atau wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur. Lalu apa perbedaan antara kuasa asuh dan perwalian? Seolah dapat saling dipertukarkan, banyak para orang tua dalam perkara perceraian yang memohon untuk ditetapkan hak perwalian terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Palsson, Lennart, 1933-, author

Marriage and divorce in comparative conflict of laws

Leiden : Sijthoff, 1974

346.016 PAL m (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nurul Elmiyah, author

Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan yang Diperlukan Oleh Anak Setelah Perceraian Orang Tuanya (Studi Kasus di Pengadilan Agama DKI Jakarta)

Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1945 mewajibkan orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun orang tua mereka telah bercerai. Hai ini semata-mata adalah untuk kepentingan si anak. Anak sebenarnya bukan hanya dambaan orang tua tetapi juga generasi penerus bangsa. Demikian pentingnya kedudukan anak baik...

Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1990

LP-pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

Yudita Trisnanda, author

Keabsahan perjanjian kawin pasangan suami istri pemeluk Agama Katolik pada perceraian yang tidak didaftarkan dalam hal terjadi perkawinan kembali = Legality of prenuptial agreement in Catholic marriage: the case of remarriage and divorce is not registered

Ketidakjelasan muncul terkait keabsahan perjanjian kawin pasangan suami istri pemeluk agama Katolik yang perceraiannya tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dapat dikatakan, bahwa pasangan suami istri yang tidak mendaftarkan perceraiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terikat perkawinan yang sah, walaupun telah mendapatkan putusan pengadilan. Permasalahan menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52025

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nandini Leona Agustin, author

Dikabulkannya perceraian atas perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil: analisis putusan nomor 541/Pdt.G/2015/Pn.Sgr dan putusan nomor 49/Pdt.G/2017/PN.Amp = The granting of divorce status on unregistered marriage at population and civil registration department: a case study of court decision number 541/Pdt.G/2015/PN.Sgr and court decision number 49/Pdt.G/2017/PN. Amp

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait dengan perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, hal ini dengan tegas diatur di dalam pasal 2...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tony Budisarwono, author

Akibat hukum terhadap putusan perceraian dari pasangan perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan di kantor catatan sipil : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2307 K/Pdt/2007 = The legal consequence of divorce decision of a mixed marriage couple according to the code number 1 year 1974 regarding the marriage which has a permanent legal powered decision but not registered at the Departement of Population : analysis of supreme court decision number 2307 K/Pdt/2007

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat dianggap tidak pernah terjadi apabila salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dari putusan Mahkamah Agung No. 2307 K/Pdt/2007 timbul...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21814

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Florence Vidya Widjaja, author

Penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat putusnya perkawinan karena perceraian orang tuanya menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dengan memperoleh keturunan. Kewajiban orang tua untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, karena keharmonisan dalam rumah tangga merupakan hal yang terpenting untuk berkembangnya anak secara jasmani maupun rohani. Namun perkawinan tidak selalu dapat berjalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16537

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vicky Vendy, author

Analisis yuridis mengenai alasan perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam : studi kasus Putusan MK No. 38/PUU-IX/2011 = Juridicial analysis of the reasons for divorce according to the Law No. 1 year 1974 on Marriage and The Compilation of Islamic Law : a case study on the verdict of Constitutional Court Number 38/PUU-IX/2011

Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dengan salah satu alasan perceraian. Alasan perceraian yang dimaksud telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu ‘antara suami dan isteri...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44894

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bifi Enggawita, author

Peralihan harta bersama terhadap jual beli hak atas tanah sebagai akibat perceraian (studi kasus putusan Mahkamah Agung : 1808 K/Pdt/2017) = Transition of joint property to sale and purchase of land right as a result of divorce ( case study of supreme court decision number : 1808 K /Pdt/2017)

Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki konsekuensi hukum bagi berbagi aset bersama. Sebagai konsekuensi hukum dari pembagian aset bersama setelah putusan pengadilan terjadi yaitu terjadi pengalihan hak baik dengan cara dijual membeli atau memberikan dalam properti bersama. Pengalihan aset bersama setelah perceraian harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu mantan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Natania Rosalina, author

Pengasuhan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perceraian hanyalah merupakan pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan, sehingga pada prinsipnya UU Nomor 1 Tahun 1974 sejauh mungkin menghindarkan terjadinya perceraian. Akan tetapi UU Perkawinan tetap mengatur mengenai putusnya perkawinan berserta akibatakibatnya dalam Bab VII Undang-Undang ini. Dalam tulisan ini diangkat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S22049

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian