Ditemukan 227 dokumen yang sesuai dengan query
Didik Aprihadi, author
Status perkawinan menjadi permasalahan sebelum pasangan suami istri
mengajukan isbat nikah dan mengajukan gugatan perceraian. Selanjutnya, permasalahan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 3082/Pdt.G/2016/PAJT dan Nomor: 1751/Pdt.G/2017/PAJT. Oleh karena itu, penulis meneliti isbat nikah dan gugatan perceraian yang didahului isbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian dilakukan dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rahma Madania, author
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penentuan besaran nafkah anak pasca perceraian berdasarkan berbagai peraturan di Indonesia dan Singapura, serta praktiknya di Indonesia dengan menggunakan Putusan No. 359/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pembahasan akan menganalisa perbedaan dan persamaan mengenai pengaturan penentuan besaran nafkah anak pasca cerai di Indonesia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Golde, Hilary, author
Kensington: NSWU Press, 1985
306.8 GOL d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nunuk Hidayati, author
Problematika yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan adalah belum adanya pengakuan yang pasti. Terutama dalam perkara pernikahan dan perceraian, dengan belum diaturnya mengenai perceraian bagi agama non muslim semakin menyusahkan dalam proses administrasi. Ketika melihat permasalahan bahwa warga Sapta tidak mengakui adanya perceraian. Tidak menutup kemungkinan adanya problematika yang dialami oleh...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Farah Nindya Pratiwi, author
Perkara perceraian yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan terdapat salah satu pihak yang murtad, Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas terkait hal tersebut. Namun dalam perspektif Hukum Islam dijelaskan bahwa ketika salah seorang suami atau istri murtad maka perkawinan mereka menjadi fasakh (batal)...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Harvin, author
Setelah perceraian, orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ditanggung oleh bapak sepenuhnya. Ibu baru ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut apabila pada kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Meskipun hak anak untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Chrisya Nadine Immanuela, author
Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan kewajiban-kewajiban yang mengikat kedua pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mengikat para pihak adalah memberikan tunjangan setelah adanya perceraian. Tunjangan ini diberikan tidak hanya untuk mantan pasangan akan tetapi juga untuk anak. Pemberian tunjangan setelah adanya perceraian menjadi suatu hal yang sangat penting karena...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Zoni Fauzi, author
Lembaga perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari prilaku kehidupan manusia sehari-hari. Sustu perkawinan dapat dikatakan berakhir jika salah satu dari pasangan suami isteri tersebut meninggal dunia. Islam tidak mengikat mati suatu perkawinan, namun tidak pula mempermudah perceraian. Dan Riddah (murtad) merupakan suatu yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21056
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Reno Amrih Rahadjeng, author
Perceraian perkawinan dalam agama Katolik tidak dimungkinkan bagi perkawinan ratum et Consummatum. Ini dikuatkan dengan sabda Allah daiam Matius 19:6 " Apa yang telah Kusatukan tak dapat diceraikan manusia" dan Kanon 1056 dikatakan bahwa sifat hakiki perkawinan adalah monogami dan tak terceraikan, serta sakral. Ini hanya dapat dimungkinkan pada perkawinan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21197
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tri Setiadi, author
Akibat murtad terhadap hubungan perkawinan adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai putusnya perkavlinan akibat murtad. Untuk mengatasi hal ini, hakim di pengadilan agama dalam mengadili perkara putusnya perkawinan akibat murtad ini biasanya menggunakan Pasal 19 huruf f...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S21207
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
