Ditemukan 652 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Farid Fadhlan, author
Salah satu tantangan Pemerintah Indonesia dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah tidak meratanya pengetahuan mengenai pengelolaan aplikasi baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu pemerintah juga belum menyediakan arsitektur SPBE nasional sebagai model referensi arsitektur. Hal ini menyebabkan sering ditemukan duplikasi maupun tumpang tindih beragam aplikasi,...
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
New York: Routledge, 2009
333.7 COM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Indah Mutiara Sari, author
Badan Usaha Milik Desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa mendapatkan amanat baru dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja mengenai bentuk hukum dari badan usahanya. BUMDes diharuskan untuk menjadi badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan amanat Pasal 117 Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Pengaturan status BUMDes melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur Fadhilah, author
Skripsi ini membahas pemerintahan Kota Jakarta pada tahun 1945 ndash;1950 yang difokuskan pada korelasi antara kebijakan yang diterapkan saat itu dengan kehidupan masyarakat. Pemerintahan Kota Jakarta yang berdiri secara otonom sudah berlangsung sejak masa Hindia Belanda. Selama dua kali pergantian kekuasaan sebelum Proklamasi, Jakarta dipimpin oleh orang-orang yang bukan orang...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Basuki Agus Suparno, author
Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2012
959.803 7 BAS r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sakti Prabowo, author
ABSTRAK
Salah satu konsekuensi dari desentralisasi fiskal adalah wilayah dengan potensi penghasilan yang tinggi akan memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan potensi penghasilan yang rendah. Untuk meminimalisir kesenjangan antar daerah, Indonesia mendistribusikan DAU, DAK and DBH sebagai dana penyeimbang. Tesis ini menganalisis signifikansi dana penyeimbang pada pemerintah daerah di...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43115
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Marbun, B.N. (Benedictus Nahot), author
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
328.014 MAR d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hasta Budiratna, author
Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi, tidak saja yang berlaku umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga sudah mengadopsi desentralisasi asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini, melimpahkan kewenangan yang lebih besar untuk fungsi tertentu kepada wilayah terkait, yang juga didukung melalui...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Diki Tri Apriansyah Putra, author
Memasuki abad ke-20, Palembang menjadi salah satu wilayah penting bagi pemerintah kolonial karena kemajuan pesat di berbagai bidang seperti sosial, politik, dan ekonomi. Saat pemerintah kolonial mengeluarkan konsep baru tentang pemerintahan kota (Decentralisatie Wet 1903) dengan mengangkat Palembang sebagai Haminte, maka banyak sekali perubahan yang mengikutinya. Penelitian ini membahas tentang...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Legge, John D., author
New York: Cornell Univiversity Press , 1961
320.157 LEG c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
