Hasil Pencarian

Ditemukan 151 dokumen yang sesuai dengan query

Lembar Fakta HAM

Jakarta: 2006

323.4 Lem

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hak asasi dalam tajuk

Jakarta: Institut Ecata-INPI-Pact, 1997

323 HAK

Buku Teks Universitas Indonesia Library

A. M. (Andi Mappetahang) Fatwa, 1939-, author

Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok : pengungkapan kebenaran untuk rekonsiliasi nasional

Jakarta: Dharmapena, 2005

323 FAT p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

A. Patra M. Zen, author

Tak ada hak asasi yang diberi

Jakarta: YLBHI, 2005

323 PAT t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bagir Manan, author

Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia

Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001

323.1 BAG p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Irdham Riyanda, author

Penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pelanggaran ham yang berat (studi kasus penghilangan paksa aktivis Tahun 1997-1998)

DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah mendapat anggaran yang bersumber dari APBD. Untuk meningkatkan kinerja DPRD, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Pokok permasalahannya adalah apakah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (PP Nomor 37 Tahun 2006) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22149

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kebenaran vs. keadilan : pertanggungjawaban pelanggaran HAM di masa lalu

Jakarta: Elsam, 2003

323.095 98 KEB

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Komnas HAM

Depok: LabSosio-FISIP UI, 2004

323 Kom

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Zulkipli, author

Kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Tesis ini membahas tentang konsep ganti rugi bagi korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan praktiknya dalam pengadilan HAM yang telah berlangsung, serta optimalisasi peran penuntut umum dalam memperjuangkan hak-hak korban khususnya korban pelanggaran HAM yang berat atas ganti kerugian dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan...

Universitas Indonesia, 2011

T29299

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Misra Dewita, author

Aspek hukum hak asasi manusia dalam tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang relatif baru di Indonesia. Lembaga yang bersifat independen ini didirikan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan intersepsi atau penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan KPK melakukan penyadapan ini bersinggungan dengan butir-butir hak asasi manusia, khususnya...

Universitas Indonesia, 2011

T29317

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian