Hasil Pencarian

Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query

Ade Mufti Hakim, author

Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Negeri oleh Warga Negara Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T36590

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devi Yunanda, author

Tinjauan Status Hukum dan Pencatatan Terhadap Perkawinan Beda Agama yang di Fasilitasi oleh Yayasan wakaf Paramadina

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi di bidang hukum perkawinan, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama dan ras. Namun dalam hal perkawinan yang antara mereka yang berbeda agama, ternyata Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran. Meskipun pendapat yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T38057

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adillah Yuswanti, author

Pencatatan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan : analisis penetapan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama Nomor: 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr dan analisis penetapan penolakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama Nomor: 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr = Registration of the interfaith marriage before and after enacted Law Number 23 of 2006 concerning the administration of the population : an analysis case Number: 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr and analysis case Number 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr

Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka administrasi kependudukan yang di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42908

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yotia Jericho Urbanus, author

Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Pelaku Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Notaris X di Jakarta Barat) = Legal Position of Marriage Agreement Deeds Made by Notary For Marriage Actors of Different Religions in Indonesia (Case Study of Notary X in West Jakarta)

Penulisan ini membahas mengenai kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris terhadap pelaku perkawinan beda agama di Indonesia (studi kasus Notaris X di Jakarta Barat). Adanya perkembangan mengenai pengesahan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia dan juga pengalaman Notaris X yang seringkali membuat akta perjanjian perkawinan yang para...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Najma Amira Abdullah, author

Implikasi Dari Penetapan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022 PN Ptk) = The implications of judge stipulation in accepting interfaith mixed marriage (Case study at District Court in Pontianak Decision No. 12/Pdt.P/2022 PN Ptk)

anak-anak yang dilahirkan, pernikahan adalah awal sebuah keluarga dan merupakan komitmen seumur hidup. Studi kasus yang diteliti pada tesis ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022 PN Ptk. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yakni mengenai pertimbangan Hakim atas dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama antara RNA dan MYR...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dio Bintang Gidete, author

Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan yang Tidak Sah Berdasarkan Penetapan Pengadilan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel) = Legal Consequences of Invalid Marriage Registration Based on Court Determination at the South Jakarta Civil Registration Service (Study Decision Number 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel)

Penetapan Pengadilan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel berkaitan dengan pencatatan perkawinan tidak sah memiliki implikasi hukum yang signifikan. Penetapan ini berdampak pada status hukum pasangan yang melaksanakan perkawinan serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan antaragama. Putusan tersebut seolah-menunjukan bahwa suatu pengakuan perkawinan dari negara dapat diberikan meskipun belum tentu perkawinan tersebut sah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sofyan Ridwan, author

Perkawinan antar pemeluk agama: Suatu telaah sosio-yuridis menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gunawan, author

Suatu tinjauan hukum perkawinan calon suami istri yang berbeda agama (Studi kasus putusan MA-RI No.1400 k/PDT/1986)

Perkawinan beda agama bukan merupakan masalah baru, perkawinan semacam ini telah banyak terjadi jauh sebelum undang-undang perkawinan dibentuk. Dalam tata hukum kolonial bentuk perkawinan semacam ini mendapatkan tempat yang kuat dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) GHR. Setelah berlakunya UUP, melalui suatu perdebatan yang cukup panjang,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

S20707

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ina G. Mulatsih, author

Analisis terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST tentang permohonan ijin perkawinan berbeda agama

Keseriusan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan akan memgantarkan mereka pada suatu ikatan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh masing-masing agamanya. Sejatinya seluruh agama mengajarkan agar perkawinan terjadi antara mereka yang seiman, namun perkembangan jaman tidak membatasi hubungan antara kedua manusia hanya karena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

S21059

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Herman Yoseph, author

Perkawinan antar agama dalam pandangan katolik

Perkawinan antar mereka yang berbeda agama, tidak diatur dalam UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan. Pasal 57 UU No. 1/1974 itu hanya mengatur mengenai perkawinan campur yang didasarkan pada perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Di masyarakat Indonesia yang majemuk perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama sering tak...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

S21174

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian