Hasil Pencarian

Ditemukan 412 dokumen yang sesuai dengan query

Rasmi Nindita, author

Analisis penegakan sanksi pidana pada pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna, Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 25/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/PID.SUS/2017) = Analysis of the enforcement of criminal sanctions on zakat management in Indonesia based on law no. 23 of 2011 concerning zakat management (District court decision number 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna, District high court decision number 25/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA, and supreme court decision number 516 K/PID.SUS/2017).

Zakat merupakan ibadah wajib umat Islam yang penyelesaian sengketanya adalah di peradilan agama. Namun, penegakan sanksi pidana terhadap perkara zakat belum ditemukan implementasinya pada putusan peradilan agama melainkan ada pada putusan peradilan umum yang tugas dan fungsinya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Penulisan mengenai penegakan sanksi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anisa Al Istiqamah, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta wasiat dari pewasiat beragama Islam yang mewaris melalui akta wasiat (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/K/Ag/2018) = Notary responsibility for the making of a will deed from islamic reviews that are being interested through a will (Case study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 112/K/Ag/2018).

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Salah satu bentuk wasiat berupa Akta Wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam membuat Akta Wasiat bagi orang Islam. Permasalahannya ialah isi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Tun Samudra, author

Prinsip Kerelaan dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 = The Principle of Willingness in the Fiduciary Guarantee Execution Parate After the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU- XVII/2019.

Sebelum terbitnya putusan MK. No. 18/PUU-XVII/2019, parate eksekusi Jaminan Fidusia kerap dilakukan oleh Pemegang Fidusia dengan kekuasaan sendiri baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan Pemberi Fidusia/Nasabah. Namun, setelah lahirnya putusan MK. No. 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan parate eksekusi Jaminan Fidusia harus didasarkan dengan kesepakatan antara Pemegang dan Pemberi Fidusia/Nasabah mengenai wanprestasi dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Ramzy, author

Perdamaian dalam hukum pidana Islam dan penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia = Conciliation in Islamic criminal law and implementation of restorative justice associated with of the criminal law reform in Indonesia

Secara konvensional hukum dibagi menjadi menjadi hukum publik dan hukum privat maka hukum pidana menjadi hukum publik. di Indonesia tidak dipisahkan hukum publik dan hukum privat. Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31921

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hastuti, author

Pencatatan perkawinan ditinjau dari sudut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam : studi kasus Putusan No.1638/Pdt.P/2005/PAJT dan No.228/Pdt.G/2006/PAJT di Pengadilan Agama Jakarta Timur

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Bagi pemeluk Islam perkawinannya baru dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum perkawinan Islam. Salah satu syarat yang harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S21293

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Octaria, author

Status hukum dan kedudukan anak hasil perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan = Status and position on the law of the children who concieved from under age marriage according to Islamic marriage law and state regulation number 1 year 1974 about marriage

Tesis ini membahas tentang status dan kedudukan seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur dan akibatnya yang sedang marak terjadi di Indonesia dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26159

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library