::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abdul Wahab, author

ABSTRAK
Undang-undang menjadi bagian yang sangat penting bagi negara Indonesia karena menyatakan diri sebagai Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945), namun dalam kenyataannya undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama-sama dengan Pemerintah kebanyakan ditolak oleh rakyat Indonesia sehingga dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Pembatala undang-undang...

Universitas Indonesia, 2012

T29737

UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Mokhamad Amirudin, author

Depok: Universitas Indonesia, 2001

S25451

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Leonard Alexander C. C., author

Depok: Universitas Indonesia, 2001

S25474

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Jakarta: Intibuku Utama, 1971

347.01 UND (1)

Buku Teks  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Jakarta: Dep. Kehakiman.Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, 1970

347.01 IND u I

Buku Teks  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Lotulung, Paulus E., compiler

Jakarta: Departemen Kehakiman, 1999

347.01 LOT k

Buku Teks  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Sri Soemantri Martosoewignjo, author

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

342.598 SRI h

Buku Teks  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

H. Aman Sukarso, author

Serang, Banten: Gong Publishing, 2013

347.035 AMA m

Buku Teks  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Harga Adi Prabawa, author

ABSTRAK
Sebagaimana diatur dalam Pasal 24(C) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hakim konstitusi dalam proses pengisian jabatan dipilih oleh lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan...

2016

S63196

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Guspita Arfina, author

ABSTRAK
Proses pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu persoalan mendasar pada sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Seleksi yang dilakukan dapat memengaruhi kualitas, kinerja dan keputusan dari seorang hakim. Menurut, Pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan...