Ditemukan 105 dokumen yang sesuai dengan query
Distinctly the 1945 Constitution has given authority to perform judicial power to the รข€œSupreme Court", that is the authority to perform judiciary. The authority to perform judiciary in concrete reality, means expressing what the law is for the case presented to him. Reviewing (testing) the law in principle is also...
340 KANUN 11:29 (2001)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Fatmawati, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
340.1 FAT h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fatmawati, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
340.1 FAT h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009
364.132 3 IND k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhamad Dandy Ksatria Tanato, author
ABSTRAK
Pada pertengahan tahun 2013 ditemukan adanya dugaan praktik anti persaingan dalam kasus importasi bawang putih setelah terjadi lonjakan harga bawang putih di pasaran. Setelah melakukan investigasi, tim investigator KPPU menilai 19 pelaku usaha melakukan pelanggaran UU Antimonopoli pasal 11 tentang kartel, pasal 19 tentang diskriminasi dan pasal 24 tentang persekongkolan...
Universitas Indonesia, 2014
S55661
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, berdasarkan konstitusi Presiden diberikan hak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (yang sering disingkat dengan Perppu). Pada saat bersamaan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perppu diposisikan sederajat atau sejajar dengan...
JLI 8:1 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Erika Damayanti Hendratno, author
ABSTRAK
Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus memperhatikan norma dan prinsip hukum yang berlaku agar tidak merugikan pihak yang berurusan dengannya. Di beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, bank dalam menyelenggarakan kegiatannya tak jarang membuat kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap nasabahnya. Pada tanggal 1 Juni 2010, applicant mengirimkan Surat No. 2810/VI/2010 kepada...
2016
T45887
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syaugi Pratama, author
ABSTRAK
Berdasarkan constitutional authority, pengujian perundang-undangan Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yudisial. Terdapat perbedaan yang sangat menarik, pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung judicial review on the legality of regulation dilakukan dengan sidang pemeriksaan tertutup, sedangkan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi judicial review on the constitusionality of law dilakukan dengan...
Universitas Indonesia, 2018
T49399
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Situmeang, Mulak Timbul, author
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mencabut Buku II KUHPerdata. Pencabutan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Hukum Tanah Nasional tidak mengenal lembaga daluarsa sebagai upaya memperoleh hak milik atas tanah. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2773.K/Sip/Pdt/2012, yang menetapkan sesorang memperoleh hak milik atas tanah karena daluarsa....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45885
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Elsaad Wirasah, author
Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, dan penerimaan pengajuan tersebut oleh Mahkamah Agung telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, ada yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut telah mencederai asas kepastian hukum dan ada juga yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang tepat sekaligus sebagai wujud penerapan asas persamaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
