::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 453 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Intan Duniarti, author
Kewajiban pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang membuat keputusan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dapat mengalami keraguan apabila sengketa atas tanah yang terkait dilanjutkan dengan Peninjauan Kembali yang dalam faktanya menunjukkan bahwa sengketa atas hak atas tanah itu belum terselesaikan. Permasalahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T38055
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Metty Lindrijani, author
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya dan masing-masing memperjuangkan kepentingannya dengan objek yang sama, yakni tanah beserta benda-benda lain yang berada diatas tanah tersebut. yang penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. Konflik pertanahan terjadi hampir...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32601
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Robby Prianto Soesetyo, author
Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Azzis, author
Tesis ini membahas peran hak properti dalam kepemilikan sertifikat tanah terhadap akses pinjaman rumah tangga. Studi ini dilakukan secara kuantitatif dengan desain cross-sectional. Hasil studi menyarankan bahwa implementasi percepatan sertifikasi tanah perlu memperhatikan faktor sosial ekonomi rumah tangga. Dalam konteks meningkatkan inklusi keuangan, sertifikasi tanah lebih efektif dilakukan pada wilayah...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Simon Abdi Kari Frank, author
Disertasi ini tentang sengketa peebutan sumberdaya langka atau tanah, dan penyelesaiannya, di dalam rangka mendefinisikan kepentingannya, para pihak kepentingan menafsirkan aturan-aturan hukum, pemerinta, individu, kelompok masyarakat, badan-badan hukum dan swasta memakai undang-undang, dan kebijakan-kebijakan pertahanan sosial, sedangkan masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adatnya. Dengan demikian terdapat pemaknaan terhadap aturan-aturan hukum...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
D642
UI - Disertasi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Meka Azzahra Larasati, author
Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fadly Marthen, author
Reclaiming oleh masyarakat pemilik hak ulayat terhadap sejumlah ruang publik di Kota Jayapura, sepintas memberikan gambaran adanya konflik kepentingan pasar, antara state, society dan adat. Berbagai stigmatisasi politik pun menjadi mudah dilekatkan pada situasi ini, namun penelitian ini bertujuan untuk meneropong dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana reclaiming hingga aksi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T31943
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Sihaloho, Janses E., author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S24410
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Gracy Indriani, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1974
S20304
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hermayulis, author
Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang dilakasanakan pada masyarakat yang bermukin di daerah ,thak Mvi Tigo, Propinsi Sumatera Barat. Masalah yang dikaji tentang: Perkembangan hubungan kekerabatan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat matrilineal Minang dipandang dari pengamaan tanah komunal dalam hal ini adalah hak ulayat sebagai salah satu "media"...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
D99
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   >>