Hasil Pencarian

Ditemukan 118 dokumen yang sesuai dengan query

Giovanni Karilla Ayu, author

Pertanggung jawaban hukum terhadap tergugat intervensi dalam kasus penyerebotan tanah yang berdasarkan akta pengoperan hak: analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 100PK/TUN/2018 = Legal liability for interverning defendants in the case of land grabbing based on the deed of trasnferring rights: analysis of the Supreme Court of the Republic Indonesia Verdict number 100PK/TUN/2018

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pertanggungjawaban hukum terhadap Tergugat Intervensi yang memperoleh Sertipikat Hak Milik melalui Akta Pengoperan Hak. Kasus berawal dari tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi bersengketa dengan tanah milik Penggugat. Penelitian ini ingin membuktikan keabsahan Akta Pengoperan Hak yang diperoleh oleh Tergugat Intervensi dan juga perlindungan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sugi Suryantari, author

Pengaruh karakteristik tanah terhadap harga tanah yang dilaporkan PPAT di kawasan sekitar coastal road Balikpapan = Effect of land characteristics at surrounding coastal road area on the land price reported by PPAT

Tesis ini menganalisis harga tanah di Kota Balikpapan dengan menggunakan faktor karakteristik tanah yaitu faktor fisik tanah dan faktor lokasi dan aksesibilitas serta menganalisis tingkat keakuratan dan keseragaman penetapan NJOP di sekitar kawasan coastal road Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor karakteristik tanah yaitu faktor fisik tanah dan faktor lokasi dan...

Depok: Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Bisnis, 2016

T45481

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Widinasnita Putri Nusantara, author

Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/PID.SUS/2018) = Notary’s legal responsibility of the Deed of Relinquishment of Rights on Land that was Signed by a not legitimate owner (Analysis of Supreme Court’s verdict Number 1249 K /Pid.Sus/ 2018)

Seiring dengan perkembangan zaman maka dalam pembuatan dokumen tersebut dapat dibantu dengan dibuatkan oleh notaris. Kewenangan yang diberikan kepada seseorang notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan memperhatikan kewajiban notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN. Kewenangan notaris salah satunya pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APH). Salah satu peristiwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

I Gusti Ayu Dian Asri Utami, author

Tanggung jawab perpajakan pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan(akta jual beli) di Kabupaten Tabanan berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Tabanan nomor 9 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan = Land deed official taxation responsibility in making deed of land and/or building assignment (deed of purchase) at Tabanan district related to regional regulation No. 9/2010 regarding land and/or building acquisition rights duties

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya akta jual beli. Dalam proses pembuatan akta tersebut calon penjual dan pembeli diwajibkan untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28977

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Siregar, Desy Kristina, author

Analisis atas peralihan sertipikat hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagai obyek perjanjian kerjasama bangun guna serah (BGS) antara pemerintah Kabupaten Buton dengan PT Andromeda Sakti = Analysis of the transition of right to build on the land with the right to manage as the object of built operate transfer bot between Pemerintah Kabupaten Buton with PT Andromeda Sakti

Tesis ini membahas tentang peralihan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sebagai obyek dari Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan PT Andromeda Sakti. HGB di atas HPL memang dapat beralih dan dialihkan kepada Pihak Ketiga, namun sayangnya tidak ada aturan yang tegas apabila...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50322

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bambang Prabowo Soedarso, author

Kedudukan tanah Tongkonan dalam hukum tanah positif : studi kasus tentang jaminan kepastian hukum, khususnya kepastian hak penguasaan tanah Tongkonan Kesu

Ujung Pandang: PLPIIS, 1981

346.598 PRA k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Anita Archam, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dengan identitas orang yang berbeda (analisis putusan perkara perdata No. 73/Pdt.Bth/2006/PN.Cbn dan putusan perkara perdata No. 04/PDT.G/2006/PN.TNG) = Legal protection for the holder of land rights against the land with different people identity (civil case decision analysis No. 73/Pdt.Bth/2006/PN.Cbn and civil case decision analysis No. 04/PDT.G/2006/PN.TNG)

Indonesia setelah ditinggalkan oleh penjajah memiliki ungang-undanga yang mengatur bidang pertanahan yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria kemudian di tahun 1997 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kedua peraturan perundang- undangan tersebut diciptakan untuk melindungi dan menjamin kepada rakyat khususnya bagi pemegang hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31496

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ida Bagus Wyasa Putra, compiler

Hukum lingkungan internasional: perspektif bisnis internasional

Bandung: Refika Aditama, 2003

344.046 IDA h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nur Aminah, author

Keabsahan Akta Perdamaian Atas Gugatan Pihak Tidak Berwenang Kepada Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: 2879/K/Pdt/2018) = The Validity Of The Deed Of Peace On The Parties Lawsuit Not Authorized To Good Intention Buyers In The Buying Of Land (Study Of The Court's Decision Of The Republic Of Indonesia Number: 2879/K/Pdt/2018)

Akta perdamaian yang dibuat notaris sebagai pejabat umum pada dasarnya harus dibarengi dengan penerapan itikad baik, hal ini bertujuan agar pembuatan akta ini dapat menyelesaikan permasalahan sehingga tidak berujung sengketa dikemudian hari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) Bagaimana keabsahan Akta Perdamaian yang dibuat antara ahli waris kaum suku tanjung...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sheila Erika Suredja, author

Tumpang Tindih Dua Bidang Hak Atas Tanah Antara Hak Guna Bangunan Dengan Hak Pakai Di Kota Bandung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 Pk/Pdt/2017) = The Overlapping Of Two Fields Of Land Rights Between Building Usage Rights And Usage Rights In Bandung City (Case Study Of The Supreme Court Decision Number 734 Pk/Pdt/2017)

Dalam proses pendaftaran tanah seringkali timbul suatu masalah yang salah satunya adalah terbitnya tumpang tindih sertipikat diatas suatu bidang tanah yang sama. Salah satu contoh kasusnya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017 yang terjadi di Kota Bandung. Dalam kasus ini, penulis melakukan analisis mengenai bagaimana kesesuaian pertimbangan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian