Ditemukan 22636 dokumen yang sesuai dengan query
Siahaan, Lintong Oloan, author
Yudisial power is free and independent in nature (Yudisial Independence). It is arranged in both the constitution and tire law. The judge in hearing and deciding a case must be free, objective and neutral. The judge must be free of any influences, including the influence of executive and legislative. The...
Hukum dan Pembangunan, 2005
HUPE-35-4-(Okt-Des)2005-407
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Undang-Undang Dasar 1945 disamping menjadi hukum dasar di bidang politik, juga menjadi hukum dasar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Hal ini berbeda dengan tradisi penulisan konstitusi negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang hanya memuat mater-materi bersifat politik dalam konstitusinya. Perbedaan ini disebabkan pengaruh corak penulisan konstitusi negara-negara sosialis terhadap...
Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 2 April 1995 : 135-153, 1995
HUPE-25-2-Apr1995-135
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Masalah delik kesusilaan tampaknya tetap menjadi sorotan banyak pihak, terutama kalangan hukum pidana dan kriminolog. Khusus mengenai delik perzinahan (overspel) permasalahan berkisar pada cakupan ada atau tidaknya unsur telah menikah serta masalah lainnya seperti perlu atau tidaknya mempertahankan delika duan. Hal ini sering memberikan gambaran seolah-olah kepentingan indvidu pelaku zinah...
Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 2 April 1995 : 154-160, 1995
HUPE-25-2-Apr1995-154
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Undang-undang perkawinan menganut azas monogami yaitu seorang suami hanya dapat mempunya seorang wanita sebagai istrinya dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Prinsip monogami ini tidak bersifat mutlak. Berdasarkan alasan dan syarat tertentu dengen persetujuan istrinya seorang pria dapat mempunyai istri lebih dari seorang. Pengadilan agam dalam...
Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 3 Juni 1995 : 219-226, 1995
HUPE-25-3-Jun1995-219
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pasal 33 yang mengatur dasar demokrasi ekonomi negara. Dengan menggunakan penafsiran sistematik dari kedua pasal tersebut, penyelesaian masalah fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia harus dikaitkan dengan asas demokrasi...
Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 3 Juni 1995 : 227-235, 1995
HUPE-25-3-Jun1995-227
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"Dumping" adalah suatu persaingan curang dalam diskriminasi harga yaitu suatu produk yang ditawarkan di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya atau harga jual di negara ketiga. Untuk mengatasi masalah "dumping" sejumlah negara telah memberlakukan perangkat hukum "anti-dumping". Masyarakat Eropa (ME) melalui oerangkat hukum "anti-dumping"...
Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 3 Juni 1995 : 251-259, 1995
HUPE-25-3-Jun1995-251
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Penulis artikel ini mengulas arah kebijakan pembuatan perundang-undangan telematika di Indonesia. Menurut penulis, perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat di Indonesia telah membawa akibat berupa perubahan cara berpikir dan berperilaku masyarakat dan birokrasi. Karena itu, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya, penulis berpendapat perlu segera dipersiapkan peraturan perundang-undangan di bidang...
Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 1 Maret 2001 : 1-9, 2001
HUPE-31-1-Mar2001-1
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Purba, Victor, author
Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang baru diberlakukan disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Hal ini dianggap baik karena di waktu yang lalu, seolah-olah kesempatan berusaha telah dimonopoli oleh kelompok tertentu. Namin demikian, hal itu tidak terlalu tepat. Untuk sebagian kecil mungkin terjadi, apalagi untuk usaha pemerintah (BUMN) telah melakukan...
Hukum dan Pembangunan, 2001
HUPE-31-1-Mar2001-112
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Berlakuanya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menempatkan beberapa introdusi yang inovatif, termasuk did alamnya mengenai pidana mati bagi pelaku pembuatan korupsi. Korupsi sudah dianggap sebagai bagian reevaluasi ekstrim terhadap sistem yang dianggap telah terkontaminasi dengan kekuasaan. Kekuasaan telah mempengaruhi pola perilaku korupsi, sehingga terjadi...
Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 1 Maret 2001 : 119-130, 2001
HUPE-31-1-Mar2001-119
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Masalah risiko kita hadapi di setiap segi kehidupan, tidaklah saja terbatas dalam perasuransian, misalkan risiko kerugian terhadap bahay kebakaran ataupun pencurian atas harta kekayaan yang kita miliki, namun juga risiko dapat timbul pada pelbagai objek investasi, tanpa kecuali investasi di pasar keuangan (financial market). Setiap pemodal sejak awalnya harus memiliki...
Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 1 Maret 2001 : 131-140, 2001
HUPE-31-1-Mar2001-131
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
