Ditemukan 10277 dokumen yang sesuai dengan query
Anang Dwiatmoko, author
Pelaksanaan kegiatan harmonisasi, juga pemantauan dan peninjauan undang-undang, seharusnya menjadi instrumen vital dalam melakukan penyempurnaan undang-undang eksisting sebelumnya atau menjadi rujukan dalam menyusun rancangan undang-undang atau aturan baru yang memiliki sangkutan erat. Hal tersebut dikarenakan dalam memproduksi peraturan perundang-undangan yang baik harus harmonis dan berciri efektif juga efisien. Melalui pemantauan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rizky Adhyaksa Prabowo, author
Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan karena pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan: pertama, teori dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan serta teori dan pengaturan tentang pencemaran nama baik....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52648
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Clara Chairunnisa Halimy, author
Skripsi ini membahas mengenai 3 hal, yakni mengenai pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan,penerapan hukum persaingan usaha dalam Putusan KPPU nomor 08/KPPUM/2012 mengenai dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera, dan perbandingan pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46729
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aisyah Salsabilla, author
PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) dan PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) membentuk ADHI-KMN Joint Operation dan menandatangani perjanjian Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Selor dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). Dalam pelaksanaan perjanjian, KMN sebagai partisipan Kerjasama Operasi ADHI-KMN dinyatakan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fatkhiyah Sufiningtias, author
Lembaga Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris memiliki kewajiban menciptakan otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41394
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fatkhiyah Sufiningtias, author
Lembaga Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris memiliki kewajiban menciptakan otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41394
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fauzi Jazuli, author
ABSTRAK
Prolegnas diharapkan dapat menjadi pedoman dan pengendali penyusunan
peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang
berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, mendukung tugas utama
pemerintahan dan pembangunan, serta untuk memenuhi kebutuhan hukum di
dalam masyarakat.Tesis ini menganalisa dua permasalahan utama yang terbagi
dalam beberapa subbab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif/penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan metode di...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38994
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aswin Rizal Syahputra H., author
Skripsi ini membahas Bagaimana dampak dari pembangunan SPBU di daerah Pemukiman terhadap nilai jual tanah dan apakah PTUN dapat ikut mengawasi keberadaan SPBU. Penelitiannya bersifat yuridis-normatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan keberadaan SPBU didaerah pemukiman akan berdampak terhadap nilai jual tanah karena calon pembeli property atau tanah akan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46318
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Chaidir Ali, author
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) lahir dari adanya pendelegasian kewenangan mengatur yang timbul dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dimana pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi muatan mengenai mekanisme teknis formil pembentukan undang-undang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Indah Sari Septiani Putri Adi Muchtar, author
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji ketidaksinkronan berbagai produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan kehutanan. Secara khusus produk hukum tersebut meliputi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
