::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 10277 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indah Sari Septiani Putri Adi Muchtar, author
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji ketidaksinkronan berbagai produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan kehutanan. Secara khusus produk hukum tersebut meliputi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Sari Septiani Putri Adi Muchtar, author
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji ketidaksinkronan berbagai produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan kehutanan. Secara khusus produk hukum tersebut meliputi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Armelia Maharani, author
Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan dalam perkara kemitraan terdapat dalam Pasal 36 UU No. 20 Tahun 2008 (UU UMKM). Lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU UMKM, yaitu dalam PP No. 7 Tahun 2021 (PP 7/2021) disebutkan pula dalam Pasal 123 bahwa tata cara pengawasan perkara kemitraan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Krido Sasmita A M Sakali, author
ABSTRAK
Proses pembuktian dugaan malpraktek dengan menggunakan pembuktian secara konvensional, kadang kala menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pro kontra ini terjadi karena melihat tidak adanya keseimbangan dalam pembuktian apalagi dokter sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Walaupun disisi lain ada MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan terlebih dahulu dalam...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42182
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1983
328.014 IND k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Winandya Almira Nurinasari, author
Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan konversi utang menjadi saham (debt to equity swap) oleh PT Istaka Karya (Persero) untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kepailitan. Konversi utang menjadi saham adalah salah satu alternatif yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang berada dalam ancaman kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53550
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Emmyra Fauzia Kariana, author
Tesis ini membahas mengenai kedudukan Hak Milik atas tanah yang berada diatas tanah Hak Pengelolaan di Komplek Kemayoran. Diterbitkannya sertipikat Hak Milik dengan penunjuk bahwa ?Tanah ini berdiri diatas Hak Pengelolaan No.1/Gunung Sahari Utara?, maka Hak Milik tersebut akan tetap memenuhi sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPA atau tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26245
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Purnawidhi W. Purbacaraka, author
Bandung: Alumni, 1979
340 PUR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
[Tugas Karya Akhir ini membahas proses pembuatan Undang-Undang Legalisasi ganja untuk penggunaan medis di California, Amerika Serikat pada tahun 1996 yang bernama Compassionate Use Act of 1996 melalui enam tahapan proses inisiatif dan kebijakan publik. Pemelitian ini adalah penelitian studi dokumen deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aksi masyarakat memiliki efek yang besar dalam...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S57411
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Windy Christiani, author
Penelitian ini membahas mengenai penyebab terhentinya proses legislasi Rancangan Undang Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender RUU KKG di DPR-RI. Urgensi penyusunan RUU KKG pertama kali dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal KPPPA pada tahun 2009, namun, ditetapkan sebagai RUU Inisatif DPR-RI pada tahun 2010, dan terhenti pada tahun...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library