Ditemukan 756 dokumen yang sesuai dengan query
Daissy Erdianthy, author
Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi senjangan anggaran, mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi probilitas terjadinya senjangan anggaran, dan menggunakan model prediksi senjangan anggaran tersebut untuk pengujian model hipotesis. Model hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah determinan potensi senjangan anggaran dan pengaruh potensi senjangan anggara terhadap...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
D2221
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Harza Sandityo, author
Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Terdapat perbedaan istilah-istilah perjanjian internasional namun hal tersebut tidak berpengaruh pada kekuatan hukum perjanjian internasional itu sendiri. Negara sebagai salah satu subyek hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian internasional. Pemerintah Pusat merupakan elemen negara yang dapat mengikatkan negara kedalam sebuah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S303
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Irfan Ridwan Maksum, author
Deepublish, 2021
324.598 IRF r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Irfan Ridwan Maksum, author
Deepublish, 2021
324.598 IRF r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ningrum Erningpraja, author
Transaksi jual beli bangunan dan pelepasan hak atas tanah Pemerintah Daerah Kota Bogor, bekas eigendom verponding, di Kebon Kelapa, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor = Transaction of building and transition land rights of Bogor Regional Government, former eigendom verponding, at Kebon Kelapa, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor
Kewenangan Negara atas penguasaan tanah dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa, dimana selaku penguasa atas tanah, Negara berkewajiban menentukan peruntukkan dan pengelolaan dari Tanah tersebut. Tanah Negara yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak, dan telah dalam penguasaan masyarakat oleh karena itu untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43154
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Iwan Eli Setiawan, author
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T21785
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Efriyazwar, author
Dalam”kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan (Dana Perimbangan). Salah satunya adalah DAK Fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tersedianya sarana dan prasarana publik di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Abdul Rahman, author
Aparatur pemerintah daerah adalah merupakan roda bagi terselenggaranya pemerintahan yang mandiri dan bertanggung jawab. Kesiapan aparatur merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu daerah dalam melaksanakan otonomi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mempunyai profesionalitas yang baik. Konsep profesionalitas dalam...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S8779
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Bachrul Elmi, author
Jakarta: UI-Press, 2002
352.4 BAC k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhammad Iqbal Lubekran, author
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan isu yang sangat penting di Indonesia terutama sejak dimulainya era otonomi daerah di Indonesia dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Banyaknya hal-hal yang harus...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
