Hasil Pencarian

Ditemukan 64 dokumen yang sesuai dengan query

Nilla Ayu Pratiwi, author

Intervensi pengadilan terhadap akta pembagian harta bersama (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/PDT/2015) = The court intervention against division of marital property's deed (case study supreme court's decision No 1397 K/PDT/2015)

Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, putusnya perkawinan pun menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah mengenai pembagian harta bersama. Pembagian harta bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal di dalam gugatan cerai tidak menyebutkan tentang pembagian harta, harus diajukan gugatan baru mengenai pembagian harta setelah putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47297

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stephany Marisa Endianita, author

Pembagian Harta Bersama Sete1ah Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 KlPdtJ2007 Dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 552IPdt.GI2013IPn.Dps.) = Marital Property Divison After Divorce (Analyzing Decision of Mahkamah Agung Nomor 2301K1Pdtl2007 and Decision Court Of Denpasar Nomor 552IPdt.G/2013lPn.Dps)

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempermasalahkan darimana harta tersebut berasal. Jika salah satu pihak ingin mengalihkan harta bersama maka hams mendapat persetujuan dari pasangannya. Hal ini tidak menjadi masalah apabila perkawinan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk suatu mmah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43977

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabila Febriza Mirza, author

Tinjauan yuridis mengenai pembagian harta perkawinan akibat perceraian pada masyarakat Minangkabau (studi kasus putusan Pengadilan Agama Padang No. 0288/Pdt. G/2013/PA.Pdg) = Judical review about the division of property divorce marriage due to Minangkabau society (case studies religious judical decisions the No. 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg)

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Akan tetapi tujuan dari perkawinan tidak selalu terlaksana sehingga mengakibatkan perceraian. Perceraian berdampak pada harta kekayaan masingmasing suami istri, harta kekayaan yang didapat dari hasil pencaharian suami istri dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44397

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prilly Wiashari, author

Akibat hukum perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat selama perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII-2015 = The legal consequences of marital property agreement made during marriage after constitutional court decision number 69/PUU-XIII-2015

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung, kini selama perkawinan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap keadaan harta benda perkawinan, karena pada umumnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69670

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sulistya, author

Kedudukan harta pailit dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin = Insolvency estate due to Constitutional Court of The Republic of Indonesia Amandment Number 69/PUU-XIII/2015 regarding postnup agreement

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Oktober 2016 telah mengeluarkan keputusannya nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap kreditur pailit akibat perjanjian kawin dan perlindungan hukum terhadap suami atau istri debitur pailit yang beritikad baik dari kepemilikan harta bersama. Penelitian ini menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48573

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cucu Nurhayanti Anggraeni, author

Analisis yuridis harta benda perkawinan akibat putusnya perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional Indonesia: studi kasus analisis putusan PN Denpasar No. 55/Pdt.G/2006/Pn.Dps, No. 121/Pdt.G/2006/Pn.Dps, dan No. 552/Pdt.G/2013/Pn.Dps = Juridical analysis Towards marital property on the divorce of mixed marriaged from the perspective of Indonesian private international law: case study on decision No.55/Pdt.G/2006/Pn.Dps, No. 121/Pdt.G/2006/Pn.Dps, and No. 552/Pdt.G/Pn.Dps

Salah satu akibat putusnya perkawinan campuran adalah harta benda perkawinan yang mengandung unsur asing yang didalamnya. Terutama tanah-tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik yang diperoleh oleh WNA karena adanya pencampuran harta. Dimana hal ini ada ketidaksesuaian dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Metode penelitian penulisan skripsi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S65259

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kanthy Prio Utomo, author

Kedudukan hukum istri terhadap harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Seperti diketahui pokok tujuan dari perkawinan adalah bersama-sama hidup pada satu masyarakat dalam suatu ikatan perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa ikatan perkawinan akan membawa akibat pada suami-isteri, yaitu timbulnya hak dan kewajiban suamiisteri, harta benda perkawinan, kedudukkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.Pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S21147

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Firdaus Tahir, author

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S21343

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Victoria Diora Artha, author

Kedudukan Harta Pasca Perceraian suatu Perkawinan Campuran (Putusan Mahkamah Agung 2457 K/Pdt/2020) = Status of Assets Post-Divorce in a Mixed Marriage (Supreme Court Decision Number 2457 K/Pdt/2020)

Dalam suatu perceraian tak jarang terjadi sengketa mengenai pembagian harta, terkhususnya mengenai benda tidak bergerak yaitu tanah. Dalam Putusan Mahkamah Agung 2457 K/Pdt/2020, pihak istri WNI bernama Hany Ratna Gulaso (“HRG”) dan pihak suami WNA bernama Enrico Brandonisio (“EB”) telah memilih untuk pisah harta pada saat perkawinan. Namun demikian, setelah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aya Sofia, author

Akta Sewa Menyewa dengan Objek Harta Bersama yang dibuat tanpa Persetujuan Pasangan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1111/K/PDT/2018) = Deed of Lease upon Marital Property which Made Without Spousal Consent (Case Study: Verdict of Supreme Court Number: 1111/K/Pdt/2018)

Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan harta pribadi. Apabila terdapat pihak yang ingin melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut, baik oleh suami maupun istri, maka ia haruslah mendapatkan persetujuan dari pasangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian