Hasil Pencarian

Ditemukan 64 dokumen yang sesuai dengan query

Regika Christy, author

Perjanjian kawin pada perkawinan antar negara antara warga negara Indonesiadan warga negara New Zeland yang dilakukan di New Zeland = Prenuptial agreement between indonesian citizen and New zealand citizen which conducted in New zealand

ABSTRAK
REGIKA CHRISTYProgram Studi : KenotariatanJudul : Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Antar Negara Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara New Zeland Yang Dilakukan Di New Zeland Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh notaris di Indonesia terhadap perkawinan beda warga negara yaitu wanita WNI dengan seorang pria yang berkewarganegaraan New Zealand, yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48462

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cut Nabilla Sarika, author

Akibat hukum penetapan pengadilan mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta benda sebelum adanya penetapan: studi kasus penetapan-penetapan pengadilan = Concequences of law of court decree about prenuptial agreement to marriage property before the court decree: case study court decrees

ABSTRAK
Sebuah akta perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga apabila telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, jika tidak dicatatkan maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku untuk para pihak saja, yaitu suami istri. Dalam praktek, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang telah membuat akta perjanjian perkawinan lalai untuk mencatatkan perjanjian perkawinan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, David Mangapul H., author

Pencatatan akta perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan berkaitan dengan harta perkawinan: studi penetapan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 874/PDT.P/2017/PN.TNG = Latest recording of marriage agreement recorded relating to marital property: study on determination of the Tangerang State Court number 874/PDT.P/2017/PN.TNG

Tesis ini membahas mengenai penetapan beberapa penyimpangan terkait persatuan harta kekayaan yang disepakati oleh pasangan suami dan istri, yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Kawin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dimana sebelum berlakunya Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Radhika Bagas Prabowo, author

Akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia atas nama pasangan dalam perkawinan sebagai pemberi fidusia oleh pasangan lainnya (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr) = Legal consequences transfer of fiduciary security objects on the name of marriage spouses as fiduciary giver by other spouses (Case study of The Pekanbaru District Court Decision number : 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr).

Pemberi Fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ma’wa Naomi Alatas, author

Akibat Penetapan Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Terhadap Harta Bersama (Studi Penetapan: No 341/Pdt.P/2017/PN. Mlg, No 708/Pdt.P/2019/PN. Tng, dan No 150/Pdt.P/2021/PN. Bgr) = The Legal Consequences of Determination of Non-Appearance Condition to Matrimonial Assets (Study of Determination: No 341/Pdt.P/2017/PN. Mlg, No 708/Pdt.P/2019/PN. Tng, and No 150/Pdt.P/2021/PN. Bgr)

Keadaan tidak hadir merupakan keadaan seseorang yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak memberikan kuasa atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya. Atas keadaan yang demikian maka terjadi ketidakpastian hukum bagi dirinya sendiri dan pihak yang berkepentingan, karena keadaan tersebut tidak menghilangkan kedudukannya sebagai subjek hukum. Untuk itu, di dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, author

Pengalihan Harta Bersama dengan Isteri Pertama Tanpa Persetujuannya Melainkan Melalui Persetujuan Isteri Kedua Dalam Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2273K/PDT/2021) = Transfer of Marital Joint Asset with The First Wife without Consent But Through The Consent of The Second Wife in The Deed of Sale and Purchase of The Land (Case Study of Supreme Court Decision Number 2273K/PDT/2021)

Penelitian ini membahas mengenai keabsahaan pengalihan harta bersama dengan isteri pertama melalui persetujuan isteri kedua dalam akta jual beli tanah serta implikasinya terhadap pembeli tanah yang bersangkutan sebagaimana hal tersebut terjadi dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2273K/PDT/2021. Secara garis besar harta bersama A berupa tanah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Astari Nadinne, author

Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2020) = Joint Property Dispute After Divorce (Analysis of the Supreme Court Decision Number 1710 K/Pdt/2020)

Setelah terjadinya perceraian, masalah yang sering timbul adalah pembagian harta benda perkawinan. Harta merupakan topik yang sensitif bagi semua manusia, sehingga timbul permasalahan dalam penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah status kepemilikan harta bersama suami istri yang telah melakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nasution, Rumonda, author

Harta kekayaan suami isteri dan kewarisannya

Marital property and its inheritance aspect; some factors that may deter unification efforts of Indonesian family la...

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1992

346.042 NAS h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Michael Chen, author

Penentuan Hukum Yang Berlaku Untuk Pembagian Harta Benda Perkawinan Dalam Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Hukum Negara Lain Beserta Analisis Putusan) = Determination of the Law Applicable to the Distribution of Marital Property in Mixed Marriage Divorce in Indonesia (Comparison of Indonesian Law with Laws of Other Countries and Analysis of Courts Decisions)

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA bukan merupakan suatu hal baru yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015, terdapat 1.200 perkawinan campuran yang diyakini dapat meningkat seiring waktu dengan kemudahan komunikasi serta mobilitas sosial. Perkawinan campuran pada dasarnya tunduk pada dua atau lebih hukum karena adanya perbedaan kewarganegaraan diantara pasangan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sutejo, author

TInjauan yuridis lembaga sita marital terhadap harta bersama dalam gugatan perceraian di pengadilan agama

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

S22066

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian