Hasil Pencarian

Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query

Hastuti, author

Pencatatan perkawinan ditinjau dari sudut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam : studi kasus Putusan No.1638/Pdt.P/2005/PAJT dan No.228/Pdt.G/2006/PAJT di Pengadilan Agama Jakarta Timur

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Bagi pemeluk Islam perkawinannya baru dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum perkawinan Islam. Salah satu syarat yang harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S21293

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Octaria, author

Status hukum dan kedudukan anak hasil perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan = Status and position on the law of the children who concieved from under age marriage according to Islamic marriage law and state regulation number 1 year 1974 about marriage

Tesis ini membahas tentang status dan kedudukan seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur dan akibatnya yang sedang marak terjadi di Indonesia dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26159

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sofyan Ridwan, author

Perkawinan antar pemeluk agama: Suatu telaah sosio-yuridis menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gunawan, author

Suatu tinjauan hukum perkawinan calon suami istri yang berbeda agama (Studi kasus putusan MA-RI No.1400 k/PDT/1986)

Perkawinan beda agama bukan merupakan masalah baru, perkawinan semacam ini telah banyak terjadi jauh sebelum undang-undang perkawinan dibentuk. Dalam tata hukum kolonial bentuk perkawinan semacam ini mendapatkan tempat yang kuat dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) GHR. Setelah berlakunya UUP, melalui suatu perdebatan yang cukup panjang,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

S20707

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yulia Dwi Chandrayanti, author

Janji dan Keterangan Palsu pada Saat Ta'aruf terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2318/PDT.G/2021/PA.DPK) = False Promises and Statements at the Time of Ta'aruf Against Marriage Annulment (Study of Decision of the Depok Religious Court Number 2318/PDT.G/2021/PA.DPK)

Ta’aruf, proses perkenalan menuju perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, kembali menjadi trend di masyarakat. Namun ternyata banyak disalahgunakan dengan cara melakukan penipuan. Salah satu contoh adalah tercermin dalam putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Depok. Pada saat ta’aruf, Termohon memberikan janji palsu untuk tidak meminta Pemohon keluar dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mahmud Junus, author

Hukum perkawinan dalam Islam menurut Mazhab : Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali

Jakarta: Hidakarya Agung, 1975

297.431 MAH h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sidik Sudarsono, author

Masalah administratif dalam perkawinan umat Islam Indonesia

Jakarta: Fa.Dara, 1964

297.431 SID m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Tahir Hamid, author

Beberapa hal baru tentang peradilan agama dan bidangnya

Jakarta: Sinar Grafika, 1996

347.01 AND b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Amir Syarifuddin, author

Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan

Implementation of fiqh and national law on marriage within Islamic marriage law in Indonesian legal system...

Jakarta: Kencana, 2014

297.431 AMI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Asmarini, author

Ijab qabul yang dilakukan melalui telepon berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (penetapan perkara No. 1751/P/1989 di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan)

ABSTRAK
Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi belakangan ini maka dapat mempengaruhi seseorang berpikir untuk melakukan ijab qabul melalui media telekomunikasi khususnya melalui telepon. Ijab qabul yang dilakukan melalui telepon ini terjadi pada kasus yang akan dibahas dalam tesis ini dimana wali pihak perempuan mengajukan isbat nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang...

2007

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian