Hasil Pencarian

Ditemukan 89 dokumen yang sesuai dengan query

Zhafirah Zhafarina, author

Hak-Hak Istri Qobla Al Dukhul setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP.) = The Rights Of The Qobla Al Dukhul Wife After Divorce Based On Act Number 1 of 1974 about marriage and compilation of Islamic Law (Analyzes of Subang Religious Court Decision No. 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and Central Jakarta Religious Court Decision No. 164/Pdt.G/2010/PA.JP.)

Di Indonesia terdapat perkawinan di mana antara suami dan istri tidak saling memenuhi kewajiban pemberian nafkah batin. Hal tersebut terjadi dengan berbagai alasan antara lain seperti ketidakcocokan dan dapat berujung pada perceraian qobla al dukhul (perceraian tanpa didahului hubungan badan antara suami istri). Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54137

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syarifah Nurul Afiah, author

Pembatalan perkawinan poligami akibat ketiadaan izin isteri sah dilihat dari hukum islam, undang-undang no. 1 tahun 1974, dan kompilasi hukum islam (Studi kasus putusan pengadilan agama Depok nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk) = Aborted polygamous nuptial due to the absent of consent from the lawful wife from the perspective of islamic law, regulation no. 1 of 1974, and compilation of islamic laws (Case study of the decision of religious court of Depok number 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami terbuka, dengan maksud masih diperbolehkan adanya perkawinan poligami apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Menurut agama Islam diperbolehkan berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur poligami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54147

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizqo Ayu Garnasi, author

Masa iddah akibat pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum Islam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (analisis kasus putusan nomor 2390/pdt/g/2013/PA.Dpk dan nomor 0230/pdt/g/2007/PA.Wno) = Iddah period due to nullification of marriage in terms of islamic law marriage act number 1 of 1974 and compilation of islamic law (analysis of religious court s verdict number/2390/pdt/g/2013/PA.Dpk and number 0230/pdt/g/2007/PA.Wno) / Rizqo Ayu Garnasi

Putusnya perkawinan tentu akan mempunyai banyak akibat kepada para pihak. Salah satu akibatnya terhadap pihak perempuan adalah masa ‘iddah. Terhadap perkawinan yang dibatalkan di Pengadilan Agama Depok dan Wonosari dapat penulis teliti apakah masa ‘iddah akibat pembatalan perkawinan dapat diperhitungkan serta apakah Hakim Pengadilan Agama tersebut menerapkan ketentuan hukum mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55529

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sulistyo Pribadi, author

Akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan analisis putusan pengadilan agama no. 090/pdt.G/2005/PA.JP

Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan manusia. Lembaga ini diatur di Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Faktor Keagamaan adalah hal yang sangat penting dalam undang-undang ini., sehingga bagi yang beragama Islam diberikan ketentuan yang mengatur secara khusus yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T17022

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nazla, author

Perjanjian perkawinan yang mengatur tanggung jawa terhadap anak luar kawin dalam perspektif hukum islam analisis akta perjanjian perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga. Akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah timbulnya hubungan hukum antara suami dan isteri, antara orang tua dan anak, antara wall dan anak, dan harta benda perkawinan. sari perkawinan yang sah akan lahir anak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16331

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Suryati Ananda, author

Akibat hukum dari perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Elfi Gusliana Ansori, author

Hukum perkawinan antara agama di tinjau dari hukum islam

ABSTRAK
Salah satu prinsip yang menjadi asas dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan hukum positif dalam bidang perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah kesadaran hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negaranya. Hal ini tercermin dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan adalah sah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lilyana Djumara Nadjir, author

Masalah putusnya hubungan perkawinan menurut hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syahria Wijayati, author

Adab khithbah dan walimah menurut ketentuan hukum Islam : studi kasus di desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur

ABSTRAK
Hukum Perkawinan Islam pada prinsipnya sama bagi seluruh umat islam di Indonesia, bahkah sama pula bagi seluruh umat Islam di dunia. Hanya di dalam pelaksanaannya sering dijumpai perbedaan-perbedaan yang merupakan keanekaragaman, terutama di dalam melangsungkan peminangan dan perayaan perkawinan yang disebabkan. karena pengaruh adat istiadat atau kebiasaan masing-masing daerah, suku,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Eddy Cahyono, author

Suatu tinjauan waktu tunggu menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1/1974)

ABSTRAK
Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu mengetahui gambaran secara umum mengenai masalah masalah perkawinan, baik menurut KUH Perdata maupun menurut Undang-Undang Perkawinan (UU.No. 1/1974) dan menperbandingkan mengenai masalah waktu tunggu yang diatur dalam KUH Perdata dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, dalam membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian