Hasil Pencarian

Ditemukan 1320 dokumen yang sesuai dengan query

Syarifah Nurul Afiah, author

Pembatalan perkawinan poligami akibat ketiadaan izin isteri sah dilihat dari hukum islam, undang-undang no. 1 tahun 1974, dan kompilasi hukum islam (Studi kasus putusan pengadilan agama Depok nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk) = Aborted polygamous nuptial due to the absent of consent from the lawful wife from the perspective of islamic law, regulation no. 1 of 1974, and compilation of islamic laws (Case study of the decision of religious court of Depok number 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami terbuka, dengan maksud masih diperbolehkan adanya perkawinan poligami apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Menurut agama Islam diperbolehkan berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur poligami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54147

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ranny Alfianti, author

Pembatalan Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa Izin Isteri Disertai dengan Pemalsuan Identitas : Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk = Nullity of polygamous marriage of different citizenship without wife's consent accompanied by falsification of identity : case study of the decision of religious court of Depok No 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pengertian perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T 28671

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Friscarina, author

Keabsahan dan akibat hukum perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat (analisis putusan pengadilan agama Nomor 1551/PDT.G/PA.SBY) = The validity and legal consequences of polygamous marriage not in line with legal requirements analysis of judgement of the court of religion 1551/PDT.G/2012/PA. SBY) / Friscarina

Dalam hal seseorang ingin melakukan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan juga hukum agama pihak yang ingin melaksanakan poligami tersebut. Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan poligami adalah adanya izin dari isteri pertama. Dari uraian tersebut maka timbul permasalahan diantaranya bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46470

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cakra Andrey Putra, author

Analisis yuridis mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilas hukum islam (studi kasus terhadap putusan nomor 317/Pdt.G/2010/PA. JP.) = Juridical analysis on the marriage annulment due to identities forgery on the ground of law number 1 year 1974 of marriage and islamic law compilation (case study judgment no 317/Pdt.G/2010/PA. JP.)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang Nomor 1 Tahuin 1974 Tentang Perkawinan, dan Peratutran Pelaksananya yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor. 317/Pdt.G/2010/PA.JP. serta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53484

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rena Restriana, author

Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam: analisis putusan pengadilan agama no. 468/Pdt.G/2014/PA.Trk = Marriage annulment by reason of coercion and threat overviewed by law number 1 year 1974 and compilation of Islamic law: an analysis of religious court decision number 468/Pdt.G/2014/PA.Trk

Dampak negatif dari arus globalisasi yang masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah melonggarnya batasan moral yang menjadi pegangan masyarakat selama ini. Hal tersebut menyebabkan hubungan seksual sebelum melangsungkan perkawinan seringkali dianggap menjadi hal yang biasa. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S68150

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizqo Ayu Garnasi, author

Masa iddah akibat pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum Islam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (analisis kasus putusan nomor 2390/pdt/g/2013/PA.Dpk dan nomor 0230/pdt/g/2007/PA.Wno) = Iddah period due to nullification of marriage in terms of islamic law marriage act number 1 of 1974 and compilation of islamic law (analysis of religious court s verdict number/2390/pdt/g/2013/PA.Dpk and number 0230/pdt/g/2007/PA.Wno) / Rizqo Ayu Garnasi

Putusnya perkawinan tentu akan mempunyai banyak akibat kepada para pihak. Salah satu akibatnya terhadap pihak perempuan adalah masa ‘iddah. Terhadap perkawinan yang dibatalkan di Pengadilan Agama Depok dan Wonosari dapat penulis teliti apakah masa ‘iddah akibat pembatalan perkawinan dapat diperhitungkan serta apakah Hakim Pengadilan Agama tersebut menerapkan ketentuan hukum mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55529

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Widiati Usadaningsih, author

Dispensasi perkawinan di bawah umur menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus terhadap penetapan No. 0001/Pdt.P/1996/PAJS)

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. UU No. 1 Tahun 1974 mengandung prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19100

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shinta Abidasari, author

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan : studi kasus perjanjian perkawinan antara tuan X dan nyonya Y

Problematika kehidupan rumah tangga yang muncul akhir-akhir ini adalah mengenai harta kekayaan diantara pasangan suami isteri. Setelah terjadinya perkawinan maupun setelah perceraian, mengenai harta kekayaan sering dipermasalahkan baik oleh kedua belah pihak yaitu suami isteri maupun oleh pihak ketiga. Oleh karena itulah untuk mencegah terjadinya permasalahan mengenai harta kekayaan tersebut,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S21265

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Udhin Wibowo, author

Tinjauan hukum tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan beda agama terhadap penentuan kewenangan absolut pengadilan dalam menangani perkara perceraian : studi kasus putusan pengadilan nomor: 174/Pdt.G/PN.Sby. dan putusan nomor: 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby.

Skripsi ini membahas mengenai pengadilan yang berwenang untuk menangani perceraian dan keabsahan perkawinan beda agama yang dicatatkan dua kali di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, serta pembahasan implikasi dari perpindahan agama pasangan perkawinan terhadap kewenangan absolut suatu pengadilan dalam menangani perceraiannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1326

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sulistyo Pribadi, author

Akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan analisis putusan pengadilan agama no. 090/pdt.G/2005/PA.JP

Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan manusia. Lembaga ini diatur di Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Faktor Keagamaan adalah hal yang sangat penting dalam undang-undang ini., sehingga bagi yang beragama Islam diberikan ketentuan yang mengatur secara khusus yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T17022

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian