Ditemukan 379 dokumen yang sesuai dengan query
Adinda Afifa Putri, author
Penelitian ini membahas mengenai inkonsistensi dan permasalahan hukum yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum didirikannya badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agnes Wulandari, author
Yayasan diperbolehkan oleh Undang-undang Yayasan untuk mendirikan badan usaha. Hal tersebut menjadi dasar bagi suatu Yayasan untuk melakukan penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. Penyertaan modal yang dilakukan oleh suatu Yayasan dapat dilakukan dalam hal menjadi pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham dalam perseroan, Yayasan tentunya memiliki...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jevi Vanasari. author
Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum terkhusus kepada perbuatan hukum keperdataan. Eksistensi notaris menjadi hal yang saat ini sangat dibutuhkan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan transaksi pemberian jaminan fidusia yang berbentuk tagihan. Tidak adanya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andre Ciputra, author
Penerapan pembuatan legalisasi atas pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama tidak mengikuti tata cara yang diatur di dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1324 K/Pdt/2017. Legalisasi yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak menghendaki dianggap sebagai legalisasi yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Asteria Tiar Novita, author
Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tesis ini membahas bahwa dalam praktik masih terdapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Frita Sofia Haryana, author
Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik. Sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta otentik yang diterbitkan notaris memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata dikatakan bahwa akta otentik ialah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Inggri Vinaya, author
Penelitian ini membahas mengenai keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang merupakan perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas perjanjian pembiayaan yang disepakati dengan pemberi fidusia. Dalam hal pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Adanya titel eksekutorial pada jaminan fidusia menjadi perlindungan pada penerima fidusia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mantaro Priatama, author
Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Namun permasalahan muncul apabila tanah yang diperjual-belikan dibebankan dengan jaminan kredit kepada pihak ketiga. Hal tersebut dikarenakan jual beli tanah jaminan kredit memiliki prosedur yang berbeda dengan jual beli tanah pada umumnya, sehingga pelanggarannya dapat menimbulkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Ghazalah Ibrahim, author
Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutang
terhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yang
dimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan Hak
Tanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit
Modal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang diatur di
dalam Pasal 35...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Siregar, Ikhsan Diar, author
Penelitian ini membahas tentang Kedudukan Akta Pemberian Hak Tanggungan Akibat Tidak Dihadirkannya Pemberi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2380k/Pdt/2017), terhadap putusan ini diperlukan kajian dengan isu hukum yang dibahas adalah menganalisis tentang tidak dihadirkannya Pemberi Hak Tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dihubungkan dengan Undang-undang Hak Tanggungan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
