::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 1053 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Askal Laksamana Putera, author
Gugurnya Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang melalui Perlawanan Hukum Atas Dasar Jumlah Hutang yang Tidak Pasti
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T 24257
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Daniel, author
Perbandingan Pengawasan Notaris Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang N0 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T 27484
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Karimah, author
Pertanggungjawaban Notaris Yang Mengeluarkan Dua Covernote Untuk Kepentingan Dua Kreditur Berbeda Atas Objek Yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2019/PT MKS) = Responsibilities Of A Notary Issuing Two Cover Notes For The Benefit Of Two Different Creditors Over The Same Object (Study Of Makassar High Court Decision Number 181/PDT/2019/PT MKS)
Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Perubahannya. Dalam praktik perbankan, ada kebutuhan di mana bank meminta Notaris menerbitkan cover note dan menjadikan cover note...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Arkan Arieftha, author
Implikasi Hukum bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta dengan Mempergunakan Blangko Kosong (Studi Putusan Mahkamah Agung NOMOR3683/K/Pdt/2022) = Legal Implications for Notaries in Creating Deeds Using Blank Forms (Study of Supreme Court Decision Number 3683 K/PDT/2022)
Notaris menjalankan jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik untuk keperluan para pihak. Notaris wajib mengikuti tata cara yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik. Tetapi adanya pembuatan akta dengan mempergunakan blangko kosong yang dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi akta...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Prisa Pramitajati Pracaya, author
Permohonan hak pemeriksaan oleh pemegang saham minoritas yang secara yuridis tidak terdaftar dalam daftar pemegang saham dan peranan notaris dalam mencegah pengajuan hak pemeriksaan analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3017 k pdt 2011 = Request for rights to check by minority shareholders who are judicially not registered in the register of shareholders and role of notary public in avoiding the request for the rights to check analysis of judgment of the Supreme court of the Republic of Indonesia
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pentingnya pemegang saham meneliti keabsahan nama sebagai pemilik saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebelum mengajukan Hak Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai hak pemegang saham yang berlaku setelah saham...
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39355
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Amajida Firdauz Putri, author
Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan Kualifikasi Pelanggaran Jabatan Notaris sebagai Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021) = The Role of Notary Honorary Council in Qualifying Notary Public Official Acts of Violation as Criminal Offence (Study of Supreme Court Decision Number 41 PK/PID/2021)
Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum seharusnya menggunakan parameter aspek hukum pidana formil dan materiil secara seimbang. Namun, pada Permenkumham Nomor 17/2021 tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur aspek hukum materiil yang bersumber dari hukum pidana...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Desira Sari Agrianti, author
Pembagian Hak Waris Berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris yang Merugikan Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr) = Distribution of Inheritance Rights Based on Deed of Inheritance Rights that are detrimental to heirs (Study of North Jakarta District Court Decision Number 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr)
Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris semestinya menguraikan aktiva dan pasiva dari harta pewaris sehingga status harta warisan dan pembagian hak waris untuk para ahli waris menjadi terang karena adanya Akta Keterangan Hak Waris tersebut. Namun dalam kenyataannya notaris tidak menguraikan dengan jelas pasiva dari harta pewaris sehingga...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Thiodora, Meta Permata Dewi, author
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dan Bank atas Tidak Terpenuhinya Isi Perjanjian oleh Developer dan Covernote Notaris (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 60/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 306/PDT/2020/PT.DK = Legal Protection of Buyers and Banks for Non-fulfillment of Agreement Content by Developer and Notary Covernote (East Jakarta District Court Decision No. 60/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim jo. DKI Jakarta High Court Decision No. 306/PDT/2020/PT.DKI)
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli atas tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh developer yaitu tidak terlaksananya AJB karena sertipikat yang diurus oleh Notaris belum terbit. Adapun pembeli mengajukan gugatan perdata dan dalam Putusan No.60/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo. Putusan No.306/PDT/2020/PT.DKI menyatakan developer telah wanprestasi dan memerintahkan Bank berhenti melakukan pendebetan angsuran kredit...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Quynna Zenobia, author
Akibat Hukum Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Terbukti tidak Bersalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021) = Legal Consequences of Non Compliance With The Decision of The Supreme Court in The Case of Termination of a Land Deed Official (PPAT) Proven Innocent (Study of Supreme Court Decision Number 337 K/TUN/2021)
Pemberhentian tidak hormat terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 telah menyebabkan kerugian terhadap PPAT bersangkutan baik secara materiil maupun immateriil. Semestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Permen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Reizky Samara Putra, author
Peran dan Tanggung Jawab Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) (Studi Simulasi di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kebasen, dan Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah) = The Roles and Responsibilities of Subdistrict Head as the Temporary Land Deed Making Officer (PPATS) (Simulation Study in East Purwokerto Subdistrict, Kebasen Subdistrict, and Kalibagor Subdistrict, Banyumas Regency, Central Java Province)
Penunjukan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ialah untuk melayani pembuatan akta tanah di daerah yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemberian tugas dan kewenangan camat sebagai PPATS bersifat sementara karena secara ex officio, seorang camat merupakan kepala dari suatu kecamatan. Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   29 30 31 32 33 34 35 36 37 38   >>