Hasil Pencarian

Ditemukan 208 dokumen yang sesuai dengan query

Kendala penerapan pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di indonesia

In 2009, Indonesia is a country with the highest level of corruption in Southeast Asia. It shows that eradiction of corruption in Indonesia is less effective. Proof upside down, is expected to be one solution to increase the eradiction of corruption. Evidence has been poured upside down in the Act...

NGRHKM 1:1 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Memotong Warisan Birokrasi Masa Lalu, Menciptakan Demokrasi Bebas Korupsi

Meskipun penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi terus digencarkan, bahkan melalui upaya luar biasa sekalipun—pembentukan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun sepertinya kerja pemberantasan korupsi masih harus melalui jalan panjang, mengingat begitu sistemik dan meluasnya praktik korupsi di negeri ini. Satu hal yang ditengarai menjadi sumber betapa sistemik dan...

JLI 8:2 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Yogi Prima Danu, author

Pola kerjasama KPK & ICW dalam pemberantasan korupsi politik di Indonesia = ICW cooperation pattern KPK in eradicating corruption and politics in Indonesia / Yogi Prima Danu

ABSTRAK
Penelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK - ICW dalam agenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori New Institusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW terbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasan korupsi, serta interaksi antar aktor - aktor anti korupsi KPK...

2016

T45572

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Davidsen, Soren, author

Menghentikan korupsi Indonesia, 2004-2006 : sebuah survei tentang berbagai kebijakan dan pendekatan pada tingkat nasional

Jakarta: CSIS dan USINDO, 2007

364.132 DAV m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Teguh Kurniawan, author

Isu diskresi dalam kasus korupsi kepala daerah yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi pada periode 2004-2010 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap = Issues on discretion in corruption case by head of regions that handled by the corruption eradication commission in 2004-2010 and have permanent legal force

Penelitian ini mempelajari apakah terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada periode 2004-2010 dan diindikasikan memiliki keterkaitan dengan diskresi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah serta upaya atau solusi...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

D2301

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Korupsi dan ekonomi dunia

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , 1998

364.13 COR t (2)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Boesono Soedarso, author

Latar belakang sejarah dan kultural korupsi di Indonesia

Jakarta: UI-Press, 2009

364.132 3 BOE l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rizki Masapan, author

Pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) terhadap undang-undang dasar (analisis putusan MK No.138/UU-VII/2009 perihal pengjujian PERPU No.4 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap undang-undang dasar 1945)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S24809

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Soejatin, author

Kejahatan jabatan dalam tindak pidana korupsi

ABSTRAK
Geja1a korupsi memang ada di setiap negara dan pada setiap zaman. Di negara kita, masalah korupsi bukan lagi merupakan berita baru karena sudah sangat seringnya dimuat da1am harian/majalah. Diantara sebab-sebab terjadinya korupsi bukan pertama-tama soal ekonomi melainkan soal mental. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di negara kita yang telah melanda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mangatur Jetro, author

Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (studi kasus pembelian helikopter MI-2 oleh Abdullah Puteh)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22138

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian