Hasil Pencarian

Ditemukan 978 dokumen yang sesuai dengan query

Shabrina Kitti Wulandari, author

Analisis implementasi sistem online BPHTB (e-BPHTB) di kota Bekasi = Analysis of land and building title transfer duty online system implementation in Bekasi city

Pertumbuhan properti di Kota Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini melaksanakan sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai bentuk pemungutan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bekasi dan mengetahui...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Abdul Basir, author

Eksistensi asas diferensiasi fungsional antara polisi dan jaksa dalam kitab undang-undang hukum acara pidana serta pengaruhnya terhadap sistem peradilan pidana = Existence of functional differentiation principle between police and prosecutor in criminal procedure code and the influences for criminal justice system

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung beberapa asas didalamnya, Salah satunya adalah asas diferensiasi fungsional. Asas ini berarti penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakan suatu asas 'penjernihan' (clarification) dan ?modifikasi? (modification) fungsi dan wewenang antara aparat penegak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35268

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Zainul Fikri, author

Analisis Implikasi Perpajakan Biaya Bonus Industri Hulu Migas Terhadap Production Sharing Contract Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 = Analysis Of Tax Implication To Bonus Expense Upstream Oil And Gas Industry And Production Sharing Contract After Government Regulation Number 79 Year 2010 Applied

Industri minyak dan gas bumi merupakan industri khusus karena perannya sangat vital bagi Indonesia. Demi menjaga amanat UUD 1945 pemerintah perlu mengatur secara khusus seluruh indikator, terutama terkait perpajakan. Pada akhir tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010. Pada Pasal 13 huruf (u) peraturan tersebut menjelaskan bahwa...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S52482

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Laga Abdar, author

Implementasi Kebijakan Pemberian Imbalan Atas Bunga Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak: Studi Pada KPP X = Implementation Of Policy On Interest Rewarding The Taxpayer Rights Fulfillment: Case Studies In KPP X

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Imbalan Atas Bunga Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak (Studi Pada KPP X). Dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian imbalan bunga khususnya di KPP X menggunakan pendekatan C. III Edward George yang bertujuan untuk menentukan kebijakan yang telah dilaksanakan dan sejauh mana...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S45951

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Monte, Euclides, author

Antilliaans procesrecht

Schiedam: H.A.M. Roelants, 1954

BLD 347.492 MON a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bawengan, Gerson W., author

Penyidikan perkara pidana dan teknik interogasi

Jakarta: Pradnya Paramita, 1989

345.5 BAW p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Katz, Saul M., author

Guide to modernizing administration for nation development

Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1965

350 KAT g

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Christina, author

Ajaran penyertaan dalam delik pemalsuan akta otentik melalui pendekatan undang undang jabatan notaris (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 72/Pid.B/2001/PN. Jak. Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 38/PID/2002/PT. DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 303 K/PID/2004) = The theory of participation in the offense of counterfeiting an authentic deed analyzed from the perspective of law on notarial function a study on the court decision

ABSTRAK
Fenomena Notaris memperoleh panggilan dari penyidik Polri, penuntut umum atau hakim semakin sering terjadi dalam proses peradilan pidana. Pada umumnya, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disangkakan dan dapat digunakan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk menetapkan seorang Notaris menjadi tersangka, terdakwa dan selanjutnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42460

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Imelda Sari, author

Analisis nilai keadilan dalam undang-undang pajak daerah dan undang-undang pajak pertambahan nilai terhadap subjek pajak pada duplikasi pemungutan pajak atas suatu objek pajak = An analysis of fairness value in local tax law and value added tax law regarding tax subject on taxing duplication on the sama tax object

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai adanya beberapa jenis Pajak Daerah yang duplikasi dengan objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat. Adanya ketidak konsistenan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam mengecualikan barang dan jasa yang telah dikenakan Pajak Daerah, 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah telah dikecualikan, namun 9 (sembilan) jenis Pajak...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42109

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Johanes Blasius Vernando Sh, author

Kedudukan hakim pemeriksa pendahuluan dikaitkan dengan kewenangan KPK dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia = The position of the hakim pemeriksa pendahuluan associated with the KPK in the Indonesian criminal procedure law reform / Johanes Blasius Vernando Sh

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan atas penghargaan hak tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dalam kedudukan seseorang dimata hukum. Jaminan hak dalam upaya paksa (dwang middelen) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan). Keberadaan Lembaga Pra Peradilan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42621

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian