Hasil Pencarian

Ditemukan 420 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Aziz Hakim, author

Politik hukum sistem pemilihan umum di Indonesia pada era reformasi = Politics of law of general election system in the Indonesia's reform era

Tesis ini membahas mengenai Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi. Dalam tesis ini, dikaji mengenai pembentukan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemilihan umum dengan fokus pembahasan pada penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilihan Pemilu pada era reformasi. Dalam pembahasannya, dilengkapi pula dengan kajian mendalam mengenai implementasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29436

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Situmeang, Mulak Timbul, author

Tinjauan yuridis terhadap penerapan lembaga daluarsa berdasarkan undang-undang pokok agraria analisa putusan mahkamah agung Nomor: 2773.K/Sip/Pdt/2012 = Judicial review of the application of the institution expired by the principal lows of agrarian analitis putusan mahkamah agung nomor 2773. K/Sip/Pdt/ 2012

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mencabut Buku II KUHPerdata. Pencabutan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Hukum Tanah Nasional tidak mengenal lembaga daluarsa sebagai upaya memperoleh hak milik atas tanah. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2773.K/Sip/Pdt/2012, yang menetapkan sesorang memperoleh hak milik atas tanah karena daluarsa....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45885

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hamonangan, Yoshua, author

Kepastian hukum pencatatan blokir bagi pemegang sertipikat hak atas tanah dalam hal jangka waktu dan notifikasi = Legal certainty on frozen certificate record for holders of certificates of land rights in terms of time period and notification

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Meskipun pendaftaran tanah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam...

Depok: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Evandari Oktarini, author

Reformasi bahasa Turki pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk (1928-1936) = The Turkish language reform in Mustafa Kemal Atatűrk?s era (1928-1936)

Penelitian ini menjelaskan tentang reformasi yang terjadi pada awal berdirinya Republik Turki. Fokus penelitian ini adalah reformasi bahasa yang terjadi di Turki pada periode 1928 hingga 1938. Melalui penelitian ini penulis menemukan fakta bahwa sebenarnya para sastrawan Turki telah mencoba untuk memodifikasi Bahasa Turki sejak abad ke 19. Upaya tersebut...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2012

S42751

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Indri Khrisnavari, author

Tinjauan yuridis mengenai tanah sebagai jaminan kredit dan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Sebelum berlakunya UUPA, hukum yang mengatur hak jaminan atas tanah adalah hukum adat dengan lembaga jonggolan. Setelah berlakunya UUPA (24 September 1960 9 April 1996), hak jaminan atas tanah disebut Hak Tanggungan, dan diatur dengan Undang-undang (pasal 51 UUPA) . Selama Undang-undang yang dimaksud belum terbentuk, maka melalui pasal 57,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996

S20690

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Diah Anggriani, author

Perlindungan hukum pemegang saham pada perseroan terbatas dengan kepemilikan saham berimbang (studi penetapan pengadilan nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST) = Legal protection for shareholders on limited liability company with balance shared ownership (a study of court verdict number: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST)

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dan tanpa ada peraturan lebih lanjut terkait kepemilikan jumlah saham sehingga dapat memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang berimbang dalam hal PT hanya dimiliki oleh 2...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52400

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Samosir, Heru Poppy, author

Urgensi Kebijakan Reforma Agraria: Studi Dampak Akses Tanah terhadap Pengeluaran Rumah Tangga Petani = The Urgency of Agrarian Reform Policy: a Study of the Impact of Land Access on farmer's Household Expenditure

Ketimpangan kepemilikan tanah disebabkan oleh akses yang tidak setara terhadap tanah. Studi ini mengkaji dampak akses ke tanah terhadap total pengeluaran rumah tangga petani. Kebijakan reforma agraria diasumsikan membuka akses dan memperluas akses ke tanah untuk kelompok rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah dan memiliki tanah tetapi ukuran tanah...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizki Fadli Robi, author

Tumpang tindih (overlapping) bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik dengan bekas tanah kinag (analisis terhadap putusan pengadilan tata usaha negara Bandung Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG) = Overlapping of land that has been certified with kinag land (analysis on the decision of Bandung state administrative court number 13/G/2017/PTUN.BDG)

Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan sertipikat hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51643

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Hakim, author

Analisis strategi reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi = Analysis of bureaucratic reform strategy in the Constitutional Court

Sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang independen, Mahkamah Konstitusi masuk menjadi salah satu prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen Pan dan RB Nomor. PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan suatu strategi dalam mewujudkan kebijakan reformasi birokrasi tersebut. Mahkamah Konstitusi akan memprioritaskan/ menekankan pembenahan...

2013

T35310

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Kurniawan, author

Analisis laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lakip dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan = Analysis of government performance accountability reports performance reports to implement bureaucratic reform in the Directorate Generals of Corrections

Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan secara yuridis dideklarasikan pada tanggal 27 April 2010 dan secara faktual terus bergerak maju terutama di lingkungan Direktorat Jenderal yang berperan dominan dalam menggulirkan program reformasi birokrasi baik di Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM maupun di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kebijakan dan arah baru Reformasi...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian