Ditemukan 58 dokumen yang sesuai dengan query
Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 adalah untuk mengatur prosedur acara dalam gugatan perwakilan kelompok. Gugatan ini merupakan produk hukum baru di Indonesia. Peraturan yang diberlakukan pada tanggal 26 April 2002, dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam melakukan prosedur gugatan kelompok, walaupun sebelumnya sudah ada 3 undang-undang, yaitu...
Universitas Indonesia, 2004
S21226
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
[Universitas Indonesia, ], [2009, 2009]
S22588
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Netherlands: Wolters Kluwer / Law & Business, 2012
R 343.072 BLA i (1)
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Dona Pratama Jonaidi, author
Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah suatu kelaziman di banyak negara di seluruh dunia dewasa ini. Tak terkecuali Indonesia, pengajuan gugatan atas kerugian lingkungan hidup oleh pemerintah dalam satu dekade terakhir banyak dilakukan dan sebagian besar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54863
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Saleh Basir, author
Jakarta: Salemba Empat, 2005
658.15 SAL a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nicholas Ardyanto, author
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan konsep gugatan derivatif dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum di Indonesia apabila ditinjau dari putusan-putusan pengadilan yang dipublikasi pada situs Mahkamah Agung khususnya pada periode tahun 2007-2018.ÃÂ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Damanik, Hasahatan, author
Perkawinan merupakan ikatan yang sah antara suami dan istri untuk hidup bersama. Ikatan yang sah dalam perkawinan diatur dalam suatu peraturan yang disebut Hukum Perkawinan. Hukum perkawinan mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan dan akibat hukumnya. undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang Undang Perkawinan Nasional, sebagaimana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S21011
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Disriyanti Laila, author
Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan perkawinan disini bukan semata-mata merupakan tindakan administratif saja akan tetapi merupakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S21353
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Ripandi, author
Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bersikap profesional dan menjunjung tinggi kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat beberapa perkara pidana Notaris sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan, yang berakhir dengan putusan lepas dari tuntutan hukum dengan alasan perbuatan Notaris bukan merupakan perbuatan pidana, berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, author
Perkembangan teknologi dan bidang usaha yang terus berkembang, ditambah dengan terjadinya pandemi sejak tahun 2019 memberikan dampak dan perubahan signifikan terutama dalam hal penyelesaian sengketa bisnis. Para pencari keadilan terutama pelaku usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis baru yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang mana diwujudkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
