Ditemukan 260 dokumen yang sesuai dengan query
Mandosir Saiba, author
Dengan adanya perubahan paradigma dari sentralisasi kepada desentralisasi, melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk mengkaji apakah dalam implementasi otonomi daerah di kabupaten Manokwari suatu studi awal terhadap penataan kewenangan, kelembagaan dan kepegawaian...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22177
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Depok: Center for Japanese Studies-University of Indonesia (Pusat Studi Jepang UI), 2006
352 LOC
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhammad Azhary Arramadhani, author
Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan mengakibatkan hilangnya status Ibu Kota Negara yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana rumusan otonomi yang akan diterapkan di Provinsi Jakarta setelah tidak lagi mengemban status Ibu Kota Negara. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hesty Rahayu, author
ABSTRAK
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan angka
kematian balita di Indonesia adalah sebesar 44 kematian per 1000 kelahiran hidup.
Secara keseluruhan, angka kematian balita di Indonesia sudah mengalami
penurunan. Namun, bila dilihat di setiap tahun penurunannya semakin kecil.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan disain potong lintang dan
kasus kontrol yang bertujuan untuk...
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2011
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Marsma Arif Widianto, author
Keberadaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan sistem administrasi negara Indonesia, tidak hanya atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai “aturan simbolis”, tetapi juga berdasar atas desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Selama ini masih memunculkan adanya konflik dan krisis diantara tingkatan pemerintahan, institusi
perwakilan...
Jakarta : Biro Humas Settama Lemhannas RI , 2019
321 JKLHN 40 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ramzy Sayuda Patria Hani Putra, author
Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diimplementasikan sebagai daerah otonom khusus. Otonomi Khusus yang diberikan didasari oleh adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Otsus Papua). Lebih lanjut, salah satu mekanisme kewenangan yang diberikan adalah dalam penentuan pengisian jabatan anggota...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arifka Yusri, author
Economists have talked about government expenditure and its relation to poverty, health, and education for decades. Indeed, many theories and empirical evidence have been conducted since then. This study evaluates the relationship between Special Autonomy Fund (SAF) and poverty, health, and education indicators in Aceh province, Indonesia, using a panel...
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2022
330 JPP 6:1 (2022)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ari Yudha Nofri, author
Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama k'1lrun waktu 9 tahun ini ternyata masih beium memberikan perbalkan di daiarn segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan rnenuntut untuk memisahkan diri dari Negara...
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010
T33465
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Riyanto, author
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan membangun model eknometrika yang menangkap hubungan antara blok perekonomian daerah dengan blok keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh nyata terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan...
Jakarta: Jurnal Kebijakan Ekonomi, 2005
JUKE-1-1-Agust2005-15
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhammad Fikri Cahyadi, author
Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagai perhatian Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan di Wilayah Papua. Tetapi kebijakan pembentukan DOB Provinsi...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
