Ditemukan 260 dokumen yang sesuai dengan query
Jurgen Georg Backhaus, editor
One of the last Prussian reforms during the Napoleonic Era was the constitution of local autonomy for the cities. Proof of its lasting importance is that it was the cities that carried out the deficit-based employment policies of the early 1930s also had to carry the burden of a democratic...
New York: Springer, 2012
e20401266
eBooks Universitas Indonesia Library
Pada bulan Juni 2006 adalah tepat satu tahun penyelenggaraan pemilihan (langsung) Kepala daerah sesuai Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang sistem pemerintahan daerah. Sejumlah kepala daerah (sekitar 200) tingkat kabupaten, kota maupun propinsi telah berhasil duduk sebagai kepala daerah masing-masing . Namun dalam proses penyelenggaraan pemilihan tersebut telah terjadi "Aksi...
IKI 2:12 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
In the Unitary State Republic of Indonesia?s system of law that is hierarchical, Pancasila is the basic philosophy of Unitary State Republic of Indonesia as the source of law and regulation formulation and placed as fundamental norm, the source of positive law. After the amendment of the 1945 constitution, it...
330 ASCSM 30 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Berbagai faktor memengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi regional.
Salah satunya adalah kualitas perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang ideal semestinya mampu mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, adanya keterlibatan publik dalam perencanaan, antara lain melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), struktur birokrasi, dan partai politik. Tulisan ini menganalisis perencanaan pembangunan daerah Kabupaten...
MIMBAR 28:2 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
The planning in Indonesia have a model changed, from top down model to bottom up model. It's caused by economic crisis and recently situation. The asset in every region so important to be noticed with the program in order to success. Planning model in desentralization era make resource compatible with...
JIPUR 12:21 (2008)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rezim orde baru menurut para pengamat politik Indonesia memiliki karakteristik sistem pemerintahan ‘patrimonial cum military regime’, di mana patrimonalisme muncul dalam hubungan antara patron-klien dalam urusan negara. Dalam kaitan ini, negara orde baru yang paternalistic itu telah memfungsikan dirinay sebagai actor untuk para criminal. Selain itu korupsi rutin dilakukan...
IKI 5:25 (2008)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
This essay is a research on President SBY's policy on acceleration of development in the provinces of Papua and West Papua as stated in Presidential regulation No. 66/2011, which regulated the existence and function of the unit for acceleration of development in Papua and West Papua (UP4B), and its implementation...
POL 6:2 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Bambang Hudayana
Gejala penguatan seni-budaya di berbagai masyarakat desa di Indonesia mengundang pertanyaan tentang konteks desentralisasi dan otonomi desa yang melatarbelakanginya dan siapa aktor yang menggerakkan. Artikel ini menggambarkan bahwa desentralisasi dan otonomi desa memberikan kontribusi terhadap penguatan seni-budaya lokal. Di tingkat desa penguatan seni-budaya tersebut diakukan oleh para pemimpin formal, pemimpin...
Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya D I Yokyakarta , 2015
JANTRA 10:1 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Novita Tresiana, author
enelitian ini didasari pemikiran bahwa pemekaran wilayah merupakan sebuah produk kebijakan publik, sebagai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Dalam kerangka rasionalitas, maka kebijakan pemekaran seharusnya adalah hasil pilihan yang rasional, mencakup pemilihan alternative bagi tercapainya tujuan, mengandung nilai yang fundamental dan tepat guna untuk...
Kementerian Dalam Negeri Ri, {s.a.}
351 JBP 7:2 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
The article discusses institutional structure of Depok municipality as a consequence of Government Regulation number 22/1999's implementation. concerning current socio-economics condition of depok municipality, the institutional structured is framed around suburbanization process. the process is largely a consequence of Depok suburbanization of Depok toward Jakarta which in turn transform...
302 JSI 15:1 (2005)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
