Hasil Pencarian

Ditemukan 742 dokumen yang sesuai dengan query

Pembuktian dugaan tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas ditinjau dari sudut pandang keuangan negara (studi kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 1068/Pid. B/2005/Pn. Jak. Sel tanggal 20 Februari 2006)

Universitas Indonesia, 2007

S22077

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Implementasi pasal 1997 (1) huruf k KUHAP mengenai putusan pemidanaan tanpa memuat perintah penahanan dalam kasus-kasus korupsi di pengadilan tingkat pertama (studi kasus Rahardi Ramelan dengan Setiawan Harjono)

Universitas Indonesia, 2004

S22026

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Girsang, Imelda A. R., author

Pembuktian sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum acara pidana : studi kasus perkara tindak pidana korupsi dana non-budgeter bulog

Pada prinsipnya penerapan unsur melawan hukum bertujuan agar hakim mendapatkan kepastian, apakah tindakan itu dilakukan sama sekali tidak menurut hukum. Dalam pemahaman baku, pengertian hukum tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan yang pasti bersifat tertulis (asas legalitas). Akan tetapi, dalam peristiwa tertentu, perbuatan melawan hukum dapat berarti, bertentangan dengan ketelitian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S22120

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mangatur Jetro, author

Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (studi kasus pembelian helikopter MI-2 oleh Abdullah Puteh)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22138

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sistem pembuktian tindak pidana korupsi pada persidangan in absensia

Universitas Indonesia, 1997

S22142

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indah Lisa Diana, author

Pencekalan dalam perkara koneksitas (studi kasus tindak pidana korupsi Ginanjar Kartasasmita)

Pencegahan menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia. Jaksa Agung berwenang untuk mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan yuridis praktis larangan saksi berhubungan satu dengan yang lain (studi kasus tindak pidana korupsi Akbar Tanjung)

Saat ini kebebasan pers menjadi sebuah alasan pemenuhan kebutuhan dahaga informasi masyarakat yang seringkali dilakukan dengan cara melanggar norma yang telah ada. Hal ini juga merambah dunia peradilan Indonesia dimana demi kebebasan pers dan rasa ingin tahu masyarakat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyediakan televisi di luar ruang persidangan untuk menyiarkan proses yang sedang terjadi di dalam ruang...

Universitas Indonesia, 2007

S22464

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dedet Hardiansyah, author

Peranserta masyarakat dalam pemberantasan korupsi : kajian terhadap pasal 41-42 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S26023

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Susilo Budiono Djarot, author

Tinjauan yuridis terhadap moritorium remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi = Rerview of moratorium remission juridical crime for prisoners of corruption

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit maupun eksplisit menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat). Lebih jauh bila dikaitkan dengan ide-ide dasar yang terkandung dalam Pembukaan (preambul) UUD 1945, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44540

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Abdurrahman Nawawi, author

Pertimbangan seseorang menjadi whistleblower dalam upaya memberantas korupsi di kepolisian : studi kasus whistleblower Komjen Pol. Susno Duadji = A person's judgement to be a whistleblower in an effort to eradicate corruption in the police : Police Commissioner General whistleblower case study Susno Duadji

Skripsi ini membahas pertimbangan yang mendasari seorang menjadi whistleblower dan mengungkap kejahatan korupsi yang terjadi di dalam instansi atau organisasi. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang mendasari keputusan menjadi whistleblower. Dengan demikian, maka dapat diketahui langkah evaluasi apa yang dibutuhkan lembaga terkait. Menggunakan metode kualitatif dan studi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S47260

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian