Hasil Pencarian

Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query

Endang Noviyanti, author

Perkembangan hukum putusan majelis pengawas pusat sebagai sumber hukum di bidang kenotariatan

Keberadaan notaris yang fungsinya umtuk melayani masyarakat dalam menciptakan akta otentik yang diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti yang kuat, sehingga menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya maka yang berwenang untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28990

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nina Lumongga Hakim, author

Konsekuensi yuridis terhadap akta jual beli tanah yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak para pihak dan peraturan perundang undangan yang berlaku tinjauan yuridis atas putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 08 b mj ppn xii 2014 = Judicial qonsequences on land sale and purchase deed that was made not in accordance to legislation and consent of the parties involved judicial review on majelis pengawas pusat notaris decision number 08 b mj ppn xii 2014

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun yang berhubungan dengan pekerjaan mereka maka akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh sangat dibutuhkan. PPAT sebagai salah satu Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44892

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stella Marissa Febriani, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu (studi kasus putusan pengadilan negeri Nomor : 325/PDT.G/2010/PN.SMG) = Responsibilities of the notary to the creation of the authentic is based on fake specification (case study district court's decision No.325/PDT.G/2010/PN.SMG)

Tesis ini berisi tentang tanggung jawab dari pihak notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu.Yang dimaksud dengan keterangan palsu tersebut adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang disengaja maupun tidak sengaja.Keterangan palsu tersebut bisa berasal dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45555

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tria Ayu Norma Ardani, author

Koordinasi antara ma dengan MPPN dalam upaya penegakan sanksi terhadap notaris yang telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (studi kasus putusan MA nomor 1847 K/PID/2010) = Coordination between MA and MPPN in an attempt of enforcement sanctions against a notary who has been convicted to a criminal who has had the force of law (case study decision MA number 1847 K /PID/2010)

[ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Dalam menjalankan jabatannya tidak luput dari kesalahan sehingga dapat dikenakan hukuman. Hukuman diberikan oleh Lembaga Peradilan Umum maupun dari Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Diperlukan koordinasi antara keduanya dalam hal ini MA dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42178

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wahyu Hidayat, author

Peran notaris/PPAT dalam perjanjian pembiayaan musyahwarah konstruksi dengan jaminan hak tanggungan (studi pada bank tabungan negara unit usaha syariah batam)

Bank Syariah di Indonesia tumbuh dengan begitu pesatnya, salah satu Bank yang berperan aktif dalam menjalankan usaha perbankan syariah adalah Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya berlandaskan kepada hukum Islam, dimana dalam ajaran Islam mengharamkan adanya Riba. Salah satu produk syariah adalah musyarakah yaitu penanaman...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28026

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Wulan Yussilya, author

Pelanggaran terhadap kewajiban notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa yang penghadapnya tidak mengerti bahasa dalam akta (analisis putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 14/PDT/2013/PT.DPS) = Violations of notaries obligations in writing deed of lease agreement for appearers with no knowledge on the language used in the deed an analysis into the Denpasar high court decision No 14/PDT/2013/PT/DPS) / Wulan Yussilya

ABSTRAK
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi berbagai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dalam praktek terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa yang penghadapnya tidak mengeti bahasa dalam akta yaitu tidak menerjemahkan atau menjelaskan isi akta kedalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap sebelum penandatanganan akta dan tidak pula menggunakan penerjemah...

2016

T46358

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vanny Soraya, author

Prinsip Kehati-hatian sebagai Norma Etik Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta yang Menyebabkan Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/PDT/2016) = Principle of Precaution as Norms of Ethics for Notary and PPAT in The Establishment of Deed Resulting in The Issue of Double Certificate (Case Study of Supreme Court Decision Number 143 PK/PDT/2016).

ABSTRAK
Pembatalan akta notaris dalam sengketa perdata di Surabaya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/PDT/2016). Prinsip kehatihatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib dilaksanakan oleh Notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Notaris dan PPAT dalam...

2017

T48958

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Handayani Primandiri, author

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Jual Beli Tanah yang Tidak Dicatatkan di Repertorium dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata = Power of Proof of Authentic Deed of Sale and Purchase of Land Not Recorded in the Repertorium in Proof of Civil Case Trial

Dalam pembuktian di Pengadilan, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari akta tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus memenuhi syarat autentisitas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan juga kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahmi Fattah, author

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2012 = Unlawful act committed by a notaris in the conduct of his her position : case study Supreme Court of Republic of Indonesia Number 1769 K/PDT/2011 date 30 April 2012

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dituntut untuk bersikap hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab agar tidak terjadinya kesalahan atau cacat hukum. Dalam hal ini Notaris membuat 2 dua akta yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48917

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Giovanni Leonardo, author

Pembatalan akta notaris karena adanya unsur perbuatan melawan hukum studi kasus putusan Mahkamah Agung tanggal 25 april 2017 nomor 598 K/PDT/2017 = The cancellation of notarial deed due to unlawful acts element case study the verdict of supreme court dated 25 april 2017 number 598/K/PDT/2017

Tesis ini membahas mengenai akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN . Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus penuh dengan kehati-hatian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49316

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian