Ditemukan 341 dokumen yang sesuai dengan query
Dhianti Afifah Nabila Yudhy, author
Dalam kasus-kasus kepailitan, Perseroan seringkali mengemban konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Perseroan itu sendiri karena peraturan yang kaku dan tidak jelas. Ditambah juga Majelis Hakim tidak mempunyai standar yang baku perihal apa yang termasuk yurisdiksi dari Pengadilan Niaga dan apa yang harus ditangani melalui lingkup perdata. Skripsi ini...
2017
S66761
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Windy Virgonio Yolanda, author
ABSTRAK
Hukum Kepailitan Indonesia memperkenankan Kurator untuk diusulkan oleh debitor maupun kreditor dalam suatu perkara kepailitan. Ketentuan seperti ini dapat menimbulkan dugaan Kurator yang diusulkan akan cenderung bersikap tidak independen dan bersikap cenderung menguntungkan pihak yang mengusulkannya. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam tentang independensi Kurator yang diusulkan oleh salah...
2017
T48354
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ghazali Syamni, author
Berbagai model prediksi kebangkrutan telah digunakan untuk mengukur pergerakan harga saham dan sekaligus kinerja perusahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksploitasi secara empiris kegunaan model olhson, Almant Modification, Grover, Springate, dan Zmijewski dalam memprediksi kebangkrutan terhadap harga saham perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Teknik analisis yang dipergunakan oleh penelitian ini ialah...
Jakarta: Faculty of Economics and Business State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018
330 JETIK 17: 1 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sonyendah Retnaningsih, author
ABSTRAK
The Indonesian bankruptcy law system adheres to the debt collective principle which is general seizure (sita umum) of the debtors property as guarantee for the payment of debt through the bankruptcy institution. The principle of debt collective stresses that the debtors debt shall be paid immediately from the property owned...
Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2017
340 UI-ILR 7:1 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Fredy Hartanto, author
Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dari definisi penanggungan utang dapat dilihat terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang sedangkan debitur adalah orang...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17334
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agnes Angelika, author
Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia, khususnya berkenaan dengan masalah utang piutang yang sangat mendesak di kalangan dunia usaha dan atas permintaan dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Indonesia harus segera menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan kewajiban debitur kepada...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16714
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sovie Yunita Dwi Utami, author
Perjanjian Perdamaian merupakan salah satu upaya pengakhiran kepailitan. Perjanjian perdamaian antara PT. Intercon Enterprises sebagai debitor dan para kreditornya merupakan perjanjian perdamaian yang dilakukan setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam proses tcrcapainya kesepakatan atas perjanjian Perdamaian tersebut tidak menutup kemungkinan timbul beberapa masalah, diantarannya nengenai pencapaian kesepakatan antara...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14559
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
R.A. Dewi Zahara, author
Untuk memperoleh kredit diperlukan jaminan. Jaminan yang umum diminta adalah Hak Tanggungan. Karena Hak Tanggungan menekankan adanya kedudukan diutamakan. Demikian halnya dalam kepailitan, walaupun pernyataan pailit mengakibatkan kedudukan yang berimbang bagi para kreditor, akan tetapi sebagai kreditor separates, pemegang Hak Tanggungan tidak terkena akibat kepailitan. Sehingga ia dapat melelang/menjual agunan...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T19189
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ujang Inan Iswara, author
Ketentuan perpajakan menempatkan negara sebagai pemegang hak mendahulu atas tagihan pajak.Hak mendahulu ini memberi kesempatan kepada Negara untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.
Pengaturan tentang hak mendahulu berkaitan dengan utang pajak dalam kenyataannya...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19796
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Laksamana Bimo Budiman, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis BUMN non jasa keuangan untuk dapat mengantisipasi kebangkrutan dan mendapatkan hasil antara Altman Z Score dan KEP-100/MBU/2002. Penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan dari tahun 2016-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dari laporan internal perusahaan dan website resmi lainnya. Hasil yang didapatkan...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
