Ditemukan 342 dokumen yang sesuai dengan query
Jeremia Horas Perdana, author
Negara pada hakikatnya memiliki tugas dan kewajiban untuk memimpin dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini berlaku pula bagi Indonesia yang kewajiban-kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai negara yang ingin mensejahterakan rakyatnya maka Indonesia kemudian membentuk BUMN sebagai wujud tindakan nyata Negara untuk memajukan perekonomian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadira Sual, author
Dalam skripsi ini dibahas mengenai analisis yuridis sengketa Nomor 118K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.MKS serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam putusan actio pauliana. Permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan hukum formil actio pauliana terkait tolak ukur perhitungan jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dinyatakan dalam hal perbuatan yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tambunan, Sherley Ikawati, author
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peranan dan tanggung jawab yang cukup penting didalam pelaksanaan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk mambuat akta-akta autentik, Notaris dan PPAT wajib mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum kepailitan bukan merupakan produk hukum yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Fernandez, author
Utang pajak memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan utang niaga. Dimana utang pajak memiliki Hak Istimewa yang pemenuhannya didahulukan di atas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan dan bagaimana seharusnya penyelesaian utang pajak atas perusahaan yang pailit....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1197
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Muhammad Ramadhani, author
Tesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan permasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam aset Negara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) dalam kasus Kepailitan PT...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T25718
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Pakpahan, Calvin Nathanael, author
Tulisan ini membahas tentang kepailitan BUMN menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk memahami cara mengajukan pailit pada BUMN di Indonesia, syarat permohonan pailit, jenis-jenis BUMN, karakteristik BUMN dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit berdasarkan UU KPKPU juga dibahas. Tulisan ini ditulis dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: Pradnya Paramita, 2002
346.07 KIT
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dinda Annisa Nur Asri
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kajian perlindungan hukum terhadap hak-hak
Pekerja dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU
Kepailitan serta menganalisis implementasi perlindungan hukum hak-hak Pekerja
dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Pokok
permasalahan tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak?hak
Pekerja dalam kepailitan ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan UU...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [2014;2014;2014;2014, 2014]
T42271
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mochamad Amaludin, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak-hak pemerintah dalam rangka pemungutan pajak, upaya penegakan hukum perpajakan dan perlindungan hukum yang adil serta kepastian bagi semua pihak yang berinteraksi dengan badan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak negara untuk memungut pajak adalah otoritas yang sah bukan hanya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aura Akhman, author
Dalam dunia bisnis, waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang terdapat pada pengaturan Masa Stay dalam kepailitan bukanlah waktu yang pendek. Dalam praktik, biasanya yang mempunyai atau yang memegang hak tanggungan sangat membutuhkan percepatan perputaran modal. Percepatan perputaran modal ini akan berakibat pada keuntungan dan kerugian yang akan dialami oleh pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
