Ditemukan 187 dokumen yang sesuai dengan query
Audaraziq Ismail, author
Diskresi menjadi isu krusial karena memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau perbuatan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian negara yang berakibat pada tindak pidana korupsi. Secara sempit, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan kehendak pejabat administrasi negara yang berwenang sebagai pelengkap dari asas legalitas yang tidak mungkin diakomodir oleh undang-undang. Secara luas, diskresi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gerlien Christle Tampilang, author
Dalam melakukan pengelolaan sungai di Daerah, Pemerintah Daerah perlu untuk berkoordinasi dengan Daerah lain dan juga Pusat mengingat adanya pertemuan wilayah sungai yang berada dalam kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan hal ini yang bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Okta Yudhi Kusuma S., author
Penelitian ini membahas mengenai Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada pembangunan daerah. Kota Cimahi pada tahun 2018 menjadi juara pertama dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalah tahunan pembangunan daerah yang belum terselesaikan....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Vishnu Juwono, author
Jakarta: Rajawali Pers, 2018
364.132 3 VIS K
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ana Maisyaroh Indrayanti, author
Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penegasan batas antara Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang disebabkan oleh adanya perebutan wilayah dengan melibatkan unsur masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Revia Adini, author
Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Qabul Nusantara, author
Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan Pemerintah Daerah yang dalam pengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan perundang undangan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2018 yang membatalakan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Meilissa Ike Dien Safitri, author
Penelitian ini tujuannya yaitu meneliti pengaruh dari belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan sebagai variabel utama serta PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel kontrol terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai proxy dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian ini menggunakan PVECM (Panel Vector Correction Model) di...
Jakarta: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021
336 ITR 6:3 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andi Dzul Ikhram Nur, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui tanggung jawab Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan historis. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49893
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andaya Putera Raharja, author
Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47344
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
