Hasil Pencarian

Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query

Nur Rezki Amalia Aliyas, author

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Asuransi dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan = AUTHORITY OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN PROPOSING A DEPOSIT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS TO INSURANCE COMPANIES IN REALIZING THE SUPERVISION FUNCTIONS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Pelrindungan terhadap kepentingan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Faqih, author

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Menggunakan Perma Np. 4 Tahun 2019 Sebagai Dasar Dalam Menolak Permohonan PKPU (Studi Kasus Putusan Nomor 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst) = Juridical Review of Judges' Considerations Using Perma No. 4 of 2019 As a Basis For Rejecting The Suspension Of Payment Application (Case Study of Decision Number 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst).

Utang merupakan salah satu opsi untuk Perseroan yang ingin mengembangkan usahanya, tetapi memiliki keterbatasan dana. Meskipun, terkadang utang itu tidak dapat dilunasi oleh debitornya. Sehingga, memaksa kreditor menempuh upaya hukum, di antaranya adalah gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan pernyataan pailit, dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Merina Elfian, author

Pelaksanaan Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan Dikabulkannya Putusan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang Sama (Studi Kasus: PT Siak Raya Timber) = Execution on Suspension of Payment’s Homologation Decisions with the Granting of Bankruptcy Order Against the Same Debtor (Case Study: PT Siak Raya Timber)

Dalam perkara kepailitan, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun perdamaian setelah putusan pailit dijatuhkan. Dalam hal rencana perdamaian diajukan melalui PKPU, maka setelah perdamaian tersebut disetujui dan dihomologasi oleh Pengadilan Niaga maka putusan homologasi mengikat semua kreditor kecuali kreditor separatis dan terhadap kreditor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mediana Irawati, author

Analisis yuridis upaya perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang studi kasus: perdamaian pkpu pt indo energi alam resources = Juridicial analysis of accord on suspend of payment case study accord on suspend of payment pt indo energi alam resources

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu proses perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU , utamanya mengenai penerapan pengaturan perdamaian PKPU dalam Putusan Perdamaian PKPU PT. Indo Energi Alam Resources serta akibat hukum dari perdamaian dalam PKPU. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Hasil penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S66367

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adzra Rayhana Kartiwa, author

Analisis Perlindungan Kreditor Joint Operation ADHI-KMN dalam Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pdt.Sus/PKPU/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst) = Analysis of ADHI-KMN Joint Operation Creditor Protection in the Rejection of Postponement of Debt Payment Obligations (Case Study of Court Ruling Number 75/Pdt.Sus/PKPU/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Model kerja sama operasi (joint operation) kerap menjadi pilihan umum dalam pengerjaan proyek bidang konstruksi di mana terdapat bentuk perkumpulan dua badan hukum atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek dengan jangka waktu tertentu hingga proyek tersebut selesai dilaksanakan. Dalam hal penyelesaian utang piutang, diperlukan pedoman proses dan sarana...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Harianja, Winda Yanti, author

Pasar sekunder bagi kredit bermasalah dalam penundaan kewajiban pembayaran utang = Secondary market for non-performing loan under suspension of debt payment obligation

ABSTRAK Pada prakteknya di Indonesia, kredit bermasalah pada perbankan dapat dibeli oleh berbagai pihak artinya terdapat macam-macam pembeli kredit bermasalah, misalnya perusahaan asing, Aset Manajemen Unit, Special Purpose Vehicle, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, praktik jual beli dalam pasar sekunder bagi kredit bermasalah menemui permasalahan...

Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andriana Ramadhani, author

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terkait pembiayaan dengan akad murabahah: studi kasus putusan mahkamah agung nomor 267/k/pdt/sus/pkpu/2013 = Bankruptcy and suspension of payment related to murabahah financing agreement supreme court: case study no 267/k/pdt/sus/pkpu/2013

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam akad murabahah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kemungkinan kepailitan dengan akad pembiayaan murabahah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Kedua, pembahasan mengenai analisis atas putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Bank BNI Syariah dengan...

[, Universitas Indonesia], 2014

S57676

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Shinta Rahmasari, author

Peran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditor: studi kasus PT Kertas Leces (Persero) = Pkpu function as debt restructurisation institution for the debtor to creditors: case study of PT Kertas Leces (Persero)

Tesis ini berisi dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana peran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai sarana restrukturisasi utang bagi PT Kertas Leces (Persero) terhadap para kreditornya?dan bagaimana perlindungan kepentingan para Kreditor dan Debitor pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Kertas Leces (Persero)? Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45103

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dinda Komalla Rizqinia, author

Pertanggungjawaban corporate guarantor terhadap insolvensi special purpose vehicle yang didirikan di luar wilayah indonesia studi kasus putusan pengadilan niaga jakarta pusat no. 53/pdt.sus-pkpu/2013/pn.niaga.jkt.pst, pt bakrieland development = Accountability of corporate guarantor towards the insolvency of its special purpose vehicle offshore case study of commercial court in district court of jakarta pusat decision no 53 pdt sus pkpu 2013 pn niaga jkt pst pt bakrieland development

ABSTRAK
Skripsi ini menganalisa pertanggungjawaban dari corporate guarantor terhadap insolvensi special purpose vehicle yang didirikan olehnya di luar wilayah Indonesia berdasarkan kasus pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh The Bank of New York Mellon terhadap PT Bakrieland Development Tbk. Dalam kasus ini, PT...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yasser Karnen Pangeran Putra, author

Independensi dan conflict of interest dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit studi kasus PT. Dewata Royal International = Independence and conflict of interest in management and settlement of bankruptcy case study of PT Dewata Royal International

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai prinsip independensi dan non conflict of interest yang wajib ditaati oleh setiap pengurus dan kurator di Indonesia, namun nyatanya pengurus maupun kurator yang melakukan pengurusan harta pailit PT. Dewata Royal Indonesia melanggar prinsip tersebut dalam menjalankan tugasnya. Diketahui bahwa pengurus maupun kurator dalam menjalankan tugasnya tidak...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian