Ditemukan 143 dokumen yang sesuai dengan query
Mutiara Hikmah, author
Indonesia has been being a member of the 1958 New York Convention since 1981, namely upon issuance of the Presidential Decree No. 34 of 1981. Priori to talkiing intó force of the Regulation of the Supreme Court of the Republic Indonesìa No. 1 of .1990 on Procedures for EnforcemenL of...
Depok: University of Indonesia, Faculty of Law;Djokosoetono Research Center, Faculty of Law, University of Indonesia, 2013
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Iman Nul Islam, author
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini akan menerangkan salah satu permasalahan apakah pengadilan negeri dapat memeriksa dan mengadili tuntutan ingkar. Yaitu suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang bagi para pihak yang berkepentingan apabila terdapat dugaan arbiter dalam melaksanakan tugasnya tidak bebas dan akan berpihak seperti yang dimaksud dalam pasal 22 UU No....
2016
T47535
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Setyawati, author
Indonesia as a developing country is in the urgent need to improve its arbitration law and practice. One of the reasons is because Indonesia may gain many advantages by such improvement, such as: increase of its international reputation as a safe place to invest or conduct trading since there is...
University of Indonesia, Faculty of Law, 2013
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
ABSTRACT
Signatory States have the right to take action in order to maintain their financial stability, stimulate economic development or further their non-economic interests (such as health, the environment and food security). However, such measures can potentially conflict with the rights of foreign investors. Regulators and policy makers must take States'...
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2014
346.092 GEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
I Dewa Ayu Widyani, author
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 adalah penyelesaian melalui Panitia Penyelesaian Perselisilian Perburuhan (P4), penyelesaian ini mempergunakan proses yang bertingkat sehingga memakan waktu yang lama, yaitu dimulai dari P4D, P4P, veto Menteri Tenaga Kerja, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimungkinkan untuk banding ke...
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Avip Suchron Nur Hakim, author
Arbitrase Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai kepemimpinan para sahabat yang disebut dengan hakam, fungsi hakam saat itu adalah sebagai penengah dalam penyelesaian suatu perkara, saat itu penamaan yang diberikan bukan arbitrase tetapi hakam.
Di Indonesia sesuai dengan aktifitas bisnis syariah yang mengalami pertumbuhan sangat pesat membutuhkan suatu lembaga...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14524
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syarip Hidayat, author
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak, asas ini bersifat universal dan dianut oleh hukum perjanjian di semua negara pada umumnya. Sebagai konsekuensi adanya asas ini, para pihak dalam kontrak mendapat kebebasan untuk mengadakan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) dan pilihan hukum (choice of...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15498
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Stellen Rosalina S, author
Tesis ini mengkaji mengenai: (i) implementasi pranata Emergency Arbitration dan Emergency Interim Relief di beberapa negara; dan (ii) cara pengadopsian pranata tersebut ke dalam hukum arbitrase Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pranata Emergency Arbitration...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
New York: Oxford University Press, 2013
341.522 INT
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Aldwin Octavianus Wijaya, author
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai cara dan dasar pembatalan putusan arbitrase antar negara. Dalam mekanisme arbitrase, terutama arbitrase antar negara (interstate arbitration) masih terdapat berbagai ketidakjelasan, salah satunya adalah tidak terdapat kepastian mengenai bagaimana prosedur pembatalan putusan arbitrase tersebut, dan dasar apa saja yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
