Hasil Pencarian

Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query

Naufal Fariz Darmawan, author

Praktik penyelenggaraan insurance technology dalam industri asuransi di Indonesia: studi perbandingan dengan Singapura = Insurance technology practices in the insurance industry in Indonesia: comparative studies with Singapore

Insurance Technology atau InsurTech adalah perusahaan asuransi, perantara, atau perusahaan berbasis teknologi yang memasuki sektor asuransi, yang memanfaatkan teknologi baru untuk memberikan nilai tambah baru bagi industri serta memberikan cakupan ke basis pelanggan yang lebih cerdas secara digital. Namun, Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan InsurTech...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siska Yuliati, author

Analisis Pengenaan Pajak atas Jasa Serviced Apartment: Studi Kasus PT M = Analysis of Tax Imposition on Serviced Apartment Services: Case Study of PT M

Perkembangan bisnis serviced apartment khususnya di DKI Jakarta diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2024. Namun, pengenaan pajak atas jasa serviced apartment pada kenyataannya masih belum jelas sehingga menimbulkan adanya interpretasi yang berbeda oleh otoritas pajak dengan wajib pajak. Perbedaan interpretasi terhadap pengenaan pajak atas jasa serviced apartment ini menimbulkan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agung Permana, author

Analisis kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Provinsi DKI Jakarta khususnya bidang pendidikan swasta ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas = Analyze of rural and urban land and building tax in Province Jakarta particularly for private school property based on certainty and neutrality

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) khususnya bidang pendidikan swasta di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

T45645

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Aini Mutmainnah, author

Analisis kepastian hukum dan keadilan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya (telaah pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP)

Tujuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Dalam hai ini, ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak boleh melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung arti ganda. Karena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26054

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Diana Indriani, author

Tinjauan Hukum Pajak Pertambahan Nilai Sukuk Ijarah Korporat di Pasar Modal Indonesia

Tesis ini meneliti undang-undang PPN yang dirancang untuk mengakomodir perkembangan dunia usaha tetapi tidak mengakomodir Sukuk Ijarah Korporat, instrumen kenangan yang berbasis transaksi rill, sehingga perlakuan PPN-nya berbeda dengan obligasi konvensional dan berpotensi menimbulkan beban pajak tambahan lebih tinggi dari beban pajak obligasi konvensional. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan asas keadilan...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2008

T 25549

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Devina Hilda Sulistio, author

Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Asuransi Pasca Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan = Analysis of Value Added Tax Policy on Insurance Services After the Enactment of the Tax Regulations Harmonization Law

Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis PPN melalui pengurangan fasilitas PPN menjadi objek PPN yang diberikan pembebasan. Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka jasa asuransi memiliki kewajiban administratif baru yang harus dipenuhi sebagai pelaku kebijakan. UU HPP berlaku efektif pada 1 April 2022, dan belum ada peraturan pelaksanaannya saat...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Selvi Arsanti, author

Analisis kebijakan penerapan e-filing SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas ease of tax administration and compliance (studi kasus di KPP Pratama Bogor) = Policy analysis of e-filing of income tax annual returns the individual taxpayer judging from the principle of legal certainty and principle of ease of tax administration and compliance (case studies in KPP Pratama Bogor)

Saat ini kebanyakan wajib pajak sudah memahami kegunaan internet dengan berbagai kemudahannya. Inilah yang mendorong penciptaan bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet. Terdapat tiga aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan Ditjen Pajak sejak tahun 2005, yaitu sistem pendaftaran wajib pajak dengan aplikasi e-regristration, sistem pembayaran pajak dengan...

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

T42441

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tressieta M, author

Analisis Kepastian Hukum Dalam Rangka Ease of Administration Atas Implementasi Kebijakan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pasca Pemberhentian Pemeriksaan Bukti Permulaan (Studi Kasus PT. ABC = Analysis of Legal Certainty in the Framework of Ease of Administration For the Implementation of Value Added Tax Restitution Policy Post Termination of Preliminary Investigation Tax Audit (Case Study of PT. ABC)

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Indonesia menganut metode Indirect Substraction Method untuk mendeteksi atau menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang. Jumlah output tax lebih kecil daripada input tax, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat direstitusi ataupun dikompensasi. Dengan menggunakan sistem self assessment dapat mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas penyampaian...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Hanif, author

Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Persewaan Tanah dan/atau Bangunan di Kota Tangerang = Analysis of Collection of Income Tax on Income from Land and / or Building Rental Businesses in Tangerang City

Skripsi ini membahas tentang Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Skripsi ini di latarbelakangi dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur bahwa layanan penginapan beserta akomodasinya bukanlah merupakan suatu objek pajak pajak penghasilan final atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tentiana Rusbandi, author

Grandfather clause sebagai jaminan kepastian hukum penanaman modal di Indonesia = Grandfather clause as an investment legal certainty in Indonesia

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan grandfather clause dalam pelaksanaan perluasan penanaman modal pada bidang-bidang usaha yang diatur secara lebih restriktif dalam Peraturan Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI), bidang usaha yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang dan bidang usaha yang disyaratkan dengan kemitraan (dengan Usaha Mikro, Kecil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T45417

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian