Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Rifki Wicaksono, author

Penanggguhan pelaksanaan upah minimum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015 = Suspension of minimum wages after post Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XII/2015

ABSTRAK
Adanya kebijakan Penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana diatur Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya telah menimbulkan penolakan dari para pekerja karena dianggap bertentangan dengan larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pengujian ketentuan Penangguhan pelaksanaan upah minimum itu pun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47713

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andy Omara, author

Interpreting The Indonesian constitutional court approach in conducting judicial review on cases related to economic and social rights

ABSTRAK
One of the duties of the Indonesian Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi - MK) is to determine whether legislation is consistent with the Constitution. If the MK determines that a statute is inconsistent with the Constitution, it declares that such statute is invalid. In such instance, the MK has the final...

Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2019

340 UI-ILR 7:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Lyly, author

Dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan surat keterangan waris oleh notaris dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177 K/PDT/2015 = The impact of the constitutional court decision number 46 /PUU-VIIIv/2010 against the making of inheritance certificate by notary in the case of decision of the supreme court of the Republic of Indonesia number 177 K /PDT/2015

Tesis ini membahas mengenai status dan hak waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama yang dilakukan secara sah dan perkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu, tesis ini juga membahas dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dalam kasus perdebatan harta warisan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51312

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adrian Wahyu Christ Dewandaru, author

Analisis Yuridis Keabsahan Pengesampingan Pengaturan Upaya Hukum Putusan PKPU dalam UUK-PKPU oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 = Juridical Analysis of the Validity of Waiving The Regulation of Legal Remedies for PKPU Decisions in UUK-PKPU By The Constitutional Court Through MK Decision Number 23/PUU-XIX/2021

Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap Putusan PKPU. Pembatasan upaya hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum terhadap Kreditor dan berkaitan juga dengan sifat dari Forum PKPU yang berdimensi cepat (speedy trial). Namun,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Yeremia Shedeas, author

Pemilihan umum serentak di Indonesia (Analisa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap UUD 1945) = Concurrent elections in indonesia implications analysis of the constitutional court decision no 14 puu xi 2013 about examination of uu no 42 tahun 2008 towards uud 1945

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai sistem pemilihan umum baru yang akan diterapkan di Indonesia dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut timbul karena adanya permohonan pengujian undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Adanya perubahan sistem menandakan sistem yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Demikian pula dengan pemilihan umum,...

2014

S56788

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Raditia Gumirah Dati, author

Analisis yuridis kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010: analisis penetapan-penetapan pengadilan = Juridic analysis of illegitimate child (children) post constitutional court decision number 46/PUU-VIII/2010: analysis of court ascertainments

ABSTRAK
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan memiliki...

2017

S66319

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rita Leowan, author

Problematika Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 = Legal Problems of Marriage Agreement Post Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memaknai Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan postnuptial agreement serta pencabutan perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan yaitu keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan serta akibat hukum pencabutan perjanjian perkawinan. Metode penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48402

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Dumaria, author

Implikasi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang badan pemeriksa keuangan terkait masa jabatan dan perbandingannya dengan negara-negara anggota Aseansa I = The implication of the constitutional court decision in judicial review of the state audit board act related to term of office and the comparison with other membes states of aseansai

ABSTRAK Penelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42372

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vina Natalia, author

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja = Government Regulation in Lieu of Law as Follow-up of Constitutional Court's Decision: Analysis on Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 about Job Creation

Penelitian ini ditulis untuk dapat menjawab mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (PMK 91/2020) atas perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Penelitian ini merupakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian