Ditemukan 67 dokumen yang sesuai dengan query
Ulys Respati Lestari, author
Di Indonesia asas itikad baik hanya diatur dalam tahap pelaksanaan perjanjian. Namun, permasalahan yang timbul akibat salah satu pihak tidak beritikad baik kerap kali muncul pada tahap prakontrak. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan penerapan asas itikad baik pada tahap prakontrak di Indonesia dan Prancis dengan doktrin promissory estoppel di Malaysia....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Auliya Yasyfa Anwar, author
Tulisan ini menganalisis mengenai akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (“UU 24/2009”) ditinjau dari hukum perjanjian. Baik UU 24/2009 maupun peraturan turunannya tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 ayat (1)...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hanry Ichfan Adityo, author
Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52228
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Naufaldi Tri Pambudi, author
[ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen dalam kaitannya untuk menyeimbangkan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen atas itikad baik dan sikap jujur pelaku usaha dalam menjalankan tanggung jawab usahanya, mengetahui bagaimana bentuk upaya tanggung jawab pelaku usaha yang dapat dilaksanakan kepada konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk yang...
2015
S58315
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rayandita Anwar, author
Seorang Pejabat Umum seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan. Pelaksanaan kewenangan pembuatan akta autentik tersebut tidak selalu berjalan dengan benar. Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan blangko kosong termasuk akta yang cacat hukum dan melanggar autentisitas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54394
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Leidiyane Rheizquita Darmawan, author
Skripsi ini membahas mengenai asas Itikad Paling Baik dan penerapannya dalam perkara antara Anik melawan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu: (1) Bagaimana penerapan asas Itikad Paling Baik dalam sengketa antara Anik melawan PT. Asuransi...
Depok:
2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
R.A. Safitri Kusumawardhani, author
Dalam melakukan kegiatan jual beli atas suatu tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT harusnya para pihak telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan, dimana persyaratan tersebut adalah yang terkait dengan objek jual belinya. Terhadap tanah yang akan diperjual-belikan harus dipastikan bahwa Hak Atas Tanah tersebut sepenuhnya telah dimiliki...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51650
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
