Hasil Pencarian

Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query

Susilo, author

Penyelesaian sengketa melalui akta perjanjian perdamaian setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap = Dispute resolution by the peace notary dading after the verdict of judge decision that already have permanent legal force / Susilo

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kompetensi notaris di dalam membuat akta perjanjian perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa setelah adanya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38770

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kalalo, Kevin Paul Dylan, author

Praktik Pengadilan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Pewarisan Internasional = The Indonesian Court Practice in Adjudicating International Succession Cases

Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang tepat dan benar dalam putusannya. Hal ini juga berlaku dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), seperti perkara pewarisan internasional. Perkara pewarisan internasional adalah perkara pewarisan yang memiliki unsur asing....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tursucianto Elkian Setiadi, author

Pengangkatan jabatan hakim agung setelah berlakunya UU No 3 tahun 2009 juncto UU No 5 tahun 2004 juncto UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 PUU XI 2013 terhadap pengangkatan jabatan hakim agung = The appointment of supreme court judge position after law No 3 2009 jo law No 5 2004 jo law No 14 1985 concerning supreme court and the implication of the constitutional court decision no 27 PUU XI 2013 to appointment of supreme court judge position

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pengaturan, mekanisme, dan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Hakim Agung setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2009 Juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Implikasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009...

2014

S54997

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marco Hardianto, author

Pemaknaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013 oleh hakim pidana = Interpretation of Constitutional Court verdict No. 85/PUU-XI/2013 by criminal law judges

Salah satu asas dasar dalam hukum pidana adalah asas transitoir, yakni asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Terkait frasa ‘perubahan perundang-undangan’ dapat dibedakan antara 3 paham: paham formil (Simons, 1910), paham materiil terbatas (Van Geuns, 1919), dan paham materiil tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Isti Hanifah, author

Kebebasan hakim memutus perkara hukum: dalam kaitannya dengan perkembangan dan keadilan hukum berdasarkan aliran realisme hukum = Judge's freedom on judgment: the relation of law development and justice of law realism

Peran hakim dalam pengaplikasian hukum di masyarakat sangatlah berpengaruh. Hakim sebagai penegak hukum diharapkan dapat membawa hukum kedalam ranah yang lebih efektif dan efisien melalui putusannya. Peran hakim dalam pengaplikasian hukum di masyarakat sangatlah berpengaruh. Hakim sebagai penegak hukum diharapkan dapat membawa hukum kedalam ranah yang lebih efektif dan efisien...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahriza Mutiara Adhyaksa, author

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Permohonan Restitusi yang Diajukan oleh Penuntut Umum Ditinjau dari Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus Putusan Pengadilan = Judge's Considerations in Determining Applications for Restitution Submitted by the Public Prosecutor in a View from the Fulfillment of the Rights of Victims of Human Trafficking: Case Studies of Court Decisions.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat ditemukan banyak putusan pengadilan yang menolak permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Tidak ada standar baku mengenai penghitungan penilaian ganti kerugian untuk restitusi. Penuntut umum juga tidak memiliki keseragaman cara pandang dalam pengajuan restitusiyang akan dimasukkan dalam surat tuntutan. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenaipertimbangan hakim dalam menentukan permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum ditinjau dari pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang dengan studi putusan pengadilan. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan ditunjang dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa penuntutumum memiliki kewenangan mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan penghitungan restitusi dalamtuntutan pidananya. Namun dalam praktiknya, putusan perkara tindak pidana perdagangan orang jarangmengabulkan restitusi. Hal ini dipengaruhi oleh kurang maksimalnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Astrid Eunike Mangi, author

Pengangkatan dan Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat (Analisa kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 7/Pdt.P/2019/PAJT) = Appointment and Distribution of Heritage To Adapted Children (Analysis of the East Jakarta District Court Decision Number 7/Pdt.P/2019/PAJT)

Fakta yang sering terjadi dalam masyarakat adalah akibat hukum karena tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, serta sering terjadi penarikan paksa dari lembaga pembiayaan terhadap barang jaminan fidusia yang ada pada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan upaya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Novia Ristanti, author

Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Perlindungan Merek Terkenal untuk Barang Tidak Sejenis di Indonesia (Kasus Sengketa Merek Terkenal Burberys, Playboy Dan Maple Heat)

Universitas Indonesia, 2004

T36189

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pohan, Farisreyhan Zachary, author

Penerapan asas In Dubio Pro Reo dalam sistem pembuktian di Indonesia, Amerika Serikat, dan Perancis : tudi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp. = Application of the In Dubio Pro Reo Principle in the evidence system in Indonesia, the United States, and France : case study Decision Number: 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp.

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia bahkan di dunia dikenal dengan prinsip In Dubio Pro Reo yang berarti apabila ditemukan keraguan, maka dipilih yang menguntungkan terdakwa. Sistem pembuktian negative di Indonesia mensyaratkan Hakim apabila hendak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus memperoleh keyakinan dari setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 9 10 11 12 13 14 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian