Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005
347. 01 IND k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Urwatul Wutsqah, author
ABSTRAK
Penyatuan atap dan perubahan status hakim merupakan dua prakondisi yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang lebih independen sebagaimana di amanatkan Undang-undang Dasar 1945. tujuan utama perubahan status hakim dari PNS menjadi Pejabat Negara lebih disebabkan karena pertimbangan untuk memudahkan perjuangan meningkatkan gaji dan kesejahteraan hakim, baru di ikuti...
2013
T35514
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fatmawati, author
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019
342.06 FAT p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fadillah Sabri, author
Dalam proses peradilan pidana ada satu lembaga Hakim Was-mat yang aktif sesudah putusan dijatuhkan, untuk mengendalikan pelaksanaan putusan Pengadilan yang dieksekusi Jaksa dan pelaksanaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena dalam pelaksanaan putusan itu dapat terjadi tertindasnya hak-hak terpidana atau narapidana, yaitu karena tindakan petugas dan yang timbul dalam Lembaga Pemasyarakatan yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Pembahasan terhadap metode penemuan dan penciptaan hukum oleh Hakim dalam Spirit Reformasi adalah antara lain, Pertama bertujuan untuk mengetahui hakim dalam melaksanakan tugas yang berfungsi ganda.........
REHUKUM
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tanpa terasa dua tahun lebih berlalu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permuhonan pengujian Undang-Undang (Judicial review) yang diajukan 31 (Tiga puluh satu) Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia......
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nurlisa loebby, author
ABSTRAK
Dengan telah diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah ditetapkan pula bahwa kita menganut sistim Peradilan Pidana yang terpadu, sehingga di dalam pelaksanaan Peradilan Pidana merupakan suatu kesatuan pendapat maupun proses dalam mencari keadilan. Maka diperlukannya suatu keterpaduan dalam pelaksanaan Peradilan Pidana terutama untuk tercapainya efektifitas dari pencegahan, pemberantasan kejahatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dwi Librianto, author
ABSTRAK
Di Indonesia lebih dari 50 % penduduknya terdiri dari anak dan pernuda oleb sebab itu perhatian yang memadai perlu diberikan kepada kelompok penduduk yang masih muda ini yang merupakan pendukung hari depan bangsa· Dalam hukum pidana di Indonesia telah diadakan perbedaan perlakuan antara tersangka kejahatan dewasa dan kejabatan anak semenjak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Evie Zoelvia, author
Masyarakat mengeluhkan, bahwa badan peradilan tidak dapat dipercaya. Alasannya adalah bahwa putusan-putusan hakim kurang berkualitas, proses beracara di pengadilan tidak memuaskan.
Akibat dari ketidak percayaan masyarakat tersebut, berdampak pada kecurigaan terhadap kinerja hakim dan keputus asaan untuk berperkara di pengadilan. Bahkan pandangan masyarakat cenderung melecehkan serta menghinakan badan peradilan tersebut.
Berdasarkan penelitian...
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007
TA17795
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Evie Zoel Via, author
Masyarakat mengeluhkan, bahwa badan peradilzm tidak dapat dipercaya. Alasannya adalah bahwa putusan-putusan hakim lcurang bcrkualilas, proses beracara di pcngadilan tidak memuaskan. Akibat dari ketidak percayaan masyarakat tersebut, berdampak pada kecurigaan terhadap kinerja hakim dan keputus asaan untuk berperkara di pengadilan. Bahkan pandangan masyarakat oenderung melecehkan serta menghinakan badan peradilan tersebut.
Berdasarkan...
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007
TA34076
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
