Hasil Pencarian

Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query

Rina Puspitasari, author

Perlindungan hukum konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren kasus kepailitan pelaku pembangunan rumah susun : studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst = Consumer protection law for apartment consumers as Concurrent Creditors in bankruptcy cases perpetrators of constructing apartment : study of Commercial Court Decisions at the Central Jakarta District Court Number 32/Pdt.Sus PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren dalam kasus kepailitan dari debitur (pelaku pembangunan rumah susun), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selama ini banyak ditemukan penjualan rumah susun yang belum dibangun namun tetap dilakukan perbuatan hukum...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

I Gusti Ngurah Indra Andhika, author

Penerapan solvency test dalam hukum kepailitan di Indonesia = Implementation of solvency test in Indonesia's bankruptcy law / I Gst Ngurah Indra Andhika

ABSTRAK
Pelaksanaan Hukum Kepailitan di Indonesia, dalam beberapa perkara, kerap menarik perhatian para pelaku usaha nasional maupun internasional. Perhatian tersebut berkaitan dengan tidak terdapatnya norma yang melindungi perusahaan atau pelaku usaha dengan kondisi finansial yang sehat (solvent) dari kepailitan. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa perkara kepailitan, seperti perkara PT. AJMI,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42768

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Aisyah Natasha Afirandini, author

Pembebanan Bunga Dan Denda Pada Kredit Macet Debitor Pailit Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan No. 1021K/Pdt.Sus-PAILIT/2018 = Interest and Penalty Charges on Bad Debt of Bankrupt Debtors in Law Number 37 of 2004: Case Study of Decision 1021K/Pdt.Sus-PAILIT/2018

Bunga dan denda merupakan salah satu aspek yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Eksistensi Putusan 2899 K/Pdt/1994 berakibat adanya multitafsir mengenai pembebanan bunga dan denda dalam hukum kepailitan yang sudah pada pokoknya diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini menganalisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Isis Ihkwansyah, author

Hukum kepailitan: analisis hukum perselisihan dan hukum keluarga serta harta benda perkawinan

Bandung: Keni Media, 2012

346.078 ISI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Melanie Wijaya Oei, author

Kedudukan hukum pemegang obligasi sebagai kreditor menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Bond holders legal position according to law no 37 year 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts / Melanie Wijaya Oei

Tesis ini membahas tentang Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh para kreditor pemegang obligasi dengan dasar pertimbangan bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal mengatur pemegang obligasi harus diwakili oleh wali amanat di dalam maupun di luar pengadilan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46377

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Handari Rozellini, author

Tinjauan yuridis terhadap adanya cessie piutang dalam hukum kepailitan = A perspective on the existence of debt assignment cessie in bankruptcy law

Skripsi ini membahas mengenai adanya cessie piutang dalam hukum kepailitan, khususnya pada suatu permohonan pernyataan pailit. Terdapat berbagai persoalan seperti dilakukannya cessie atas sebagian piutang oleh kreditor untuk menciptakan kreditor baru sehingga terpenuhi salah satu syarat mengajukan permohonan pailit, yaitu adanya dua atau lebih kreditor. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S61536

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Sarah Lasmaria, author

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan obyek fidusia akibat kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 = Review of the execution over fiduciary insurance due to bankruptcy law based on Undang-Undang No. 42 tahun 1999 and Undang-Undang No. 37 tahun 2004 / Hutabarat, Sarah Lasmaria

ABSTRAK
Jaminan merupakan hal yang penting dalam perjanjian kredit, karena dengan adanya jaminan maka seandainya debitur tidak melaksanakan kewajibannya, kreditur dapat memperoleh pelunasan dari penjualan jaminan yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun ada juga jaminan yang tidak di atur di dalam KUHPER, salah satunya adalah Jaminan Fidusia ( UU...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39222

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadine Valenia Narulita Hanggarjati, author

Analisis Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Sukarela (Voluntary Petition) Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan PKPU: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 290/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. = Analysis of Voluntary Petition of Debt Payment Obligations Rejection in the Perspective of Bankruptcy Law: Case Study of Decision Number 290/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Dalam kondisi keuangan yang berdampak pada ketidakmampuan seseorang atau suatu badan hukum dalam memenuhi kewajiban berupa pembayaran utang, maka Debitor dapat mengajukan suatu upaya berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sukarela (voluntary petition). Pengajuan permohonan PKPU secara sukarela ini merupakan suatu bentuk itikad baik Debitor dalam melunasi utang-utangnya kepada Para...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Julius Abraham Aristoteles, author

Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Hukum Perubahan Perjanjian Perdamaian yang telah Dihomologasi (Studi Kasus PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk) = Juridical Review on the Legal Enforceability of the Amendment of a Legalised Composition Plan (Case Study of PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk)

Rencana perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan niaga haruslah merupakan rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dijamin dan bersifat adil bagi seluruh pihak. Namun demikian, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pernah melakukan homologasi terhadap sebuah rencana perdamaian yang isinya memungkinkan dilakukannya perubahan terhadap rencana perdamaian tersebut di luar pengadilan, sebagaimana dibahas dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian