Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query
Pardede, Tri Yanti Merlyn Christin, author
ABSTRAK
Tulisan ini memiliki dua pokok bahasan. Pertama, mengenai pengaturan gratifikasi di Indonesia yaitu meliputi tipologi gratifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perbedaannya dengan tindak pidana suap....
2017
S68715
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mei Susanto, author
ABSTRAK
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas obyek hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, khususnya dapat tidaknya penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga negara independen. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan a quo telah tepat menempatkan KPK sebagai obyek hak...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Donal Fariz, author
ABSTRACT
The result of eradicating corruption is usually parallel with political support from the branches of power. Over the past five years, the Corruption Eradication Commission has been experiencing various political attacks that began with the polemic regarding the selection of candidates for the National Police Chief, the use of Questionnaire...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dita Adhitya Ruki, author
Tugas akhir ini merupakan laporan kegiatan dalam upaya menyelesaikan persoalan dalam poses seleksi yang terjadi ada di KPK. KPK adalah suatu organisasi baru yang berdiri secara resmi pada tanggal 23 Desember 2003. Dan mempunyai visi serta misi utama yaitu memberantas korupsi di Indonesia.
Sebagai suatu organisasi baru KPK membutuhkan sumber daya...
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005
T18805
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Donal Fariz, author
Hasil kerja pemberantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri, penggunaan Hak Angket oleh DPR hingga revisi UU KPK di akhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul dari pasang-surutnya dukungan dari Presiden...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rozy Brilian Sodik, author
Pada tahun 2019 telah dilakukan pengesahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu poin substansial perubahan tersebut adalah berkaitan dengan dibentuknya suatu badan baru bernama Dewan Pengawas KPK. Pembentukan tersebut dilatarbelakangi pandangan yang menyatakan bahwa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arin Swandari, author
Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2019
364.132 3 ARI k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yonimah Nurul Husna, author
This study aims to unearth the corrupt practices that occur in the delivery of COVID-19’s social assistance and discover the actions undertaken by KPK and the community in preventing the corruption of COVID-19 social assistance funds. The method used in this study is normative juridical with a statutory study approach...
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2021
332 JTKAKN 7:2 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andi Setiawan, 1987-, author
Malang: UB Press, 2015
321 AND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Johanes Blasius Vernando Sh, author
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan atas penghargaan hak tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dalam kedudukan seseorang dimata hukum. Jaminan hak dalam upaya paksa (dwang middelen) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan). Keberadaan Lembaga Pra Peradilan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42621
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
