Ditemukan 49 dokumen yang sesuai dengan query
Harahap, M. Yahya, author
Jakarta: Sinar Grafika, 2010
345.05 HAR p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Andi Hamzah, author
Jakarta: Rineka Cipta, 2000
345 AND k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Emielia Zolla Attyawara Lubyiana Tryaningsih, author
Saat ini di Indonesia, meskipun belum banyak literatur yang membahas terkait perbuatan persiapan secara khusus, tetapi telah terdapat aturan mengenai perbuatan persiapan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, setelah disahkannya KUHP Nasional juga telah diatur mengenai perbuatan persiapan tindak pidana. Persiapan yang diatur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sinar Grafika, 2012
345.05 KUH
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sinar Grafika, 2007
345.05 KUH
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tjahjo Damirin, author
1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Surastini Fitriasih, author
1997
T36497
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Miftahusurur
Jakarta: Desantra, Aliansi Nasional Reformasi dan DRSP-USAID, 2007
345.028 8 MIF d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mei Susanto, author
ABSTRACT
Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin mempertahankan (retensionis) dan yang ingin menghapus (abolisionis) pidana mati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam putusan a quo dikaitkan dengan teori pemidanaan dan hak asasi manusia...
Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017
353 JY 10:2 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Surastini Fitriasih, author
ABSTRAK
Dalam pembaharuan hukum pidana (materil), masalah pidana merupakan persoalan yang paling pelik. Pangkal persoalan terletak pada sifat pidana yang menderitakan, sehingga penjatuhannya harus mempunyai alasan pembenar. Selain itu, jenis pidana yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Dari jenis-jenis pidana yang dikenal selama ini, pada awalnya...
1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library