Hasil Pencarian

Ditemukan 163 dokumen yang sesuai dengan query

Meilia Witri Budi Utami, author

Perlindungan saksi dan korban di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia

Indonesia sebagai negara yang mempunyai cita negara hukum harus memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya dan bila terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia tersebut, harus disediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16636

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jihan Noor Fakhira, author

Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Menggunakan Sertipikat Pengganti Yang Diterbitkan Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021/PT YYK) = Legal Protection for Officials Making Land Deeds Against Sales and Purchase Deeds Using Substitute Certificates Issued for Unlawful Acts (Study of Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021/PT YYK)

Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Cahaya Sistanry, author

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Penyelesaian Permasalahan Perjanjian Jual Beli Transaksi Elektronik (E-commerce) di Indonesia = Legal Protection for Parties in Settlement of Electronic Commerce (E-commerce) in Indonesia

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menjanjikan dalam membuka transaksi elektronik. Tingginya angka partisipasi masyarakat di Indonesia atas penggunaan transaksi elektronik (e-commerce), sehubungan dengan perkembangan dari fitur transaksi elektronik yang memungkinkan memberi perlindungan bagi pengguna layanannya, dengan adanya fitur e-wallet dan perkembangan fitur lainnya. Namun seiring dengan perkembangan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gita Permata Maharani, author

Perlindungan Hukum Pelestarian Bahasa Daerah Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Masyarakat Suku Using di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) = Legal Protection of Regional Language Preservation as The Nation's Cultural Heritage (Study of Using Tribe Community in Kemiren Village, Glagah District, Banyuwangi Regency, East Java Province)

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) dibuat untuk melindungi warisan budaya takbenda yang ada di Indonesia. Salah satu warisan budaya takbenda yaitu bahasa Using yang merupakan bahasa daerah asli Banyuwangi. Sebagai warisan budaya takbenda,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Brigitta Eva Sonya, author

Informed Consent sebagai Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien: Analisis Putusan No. 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT = Informed Consent as Legal Protection for Doctors and Patients: Analysis of Court Decision No. 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT

Informed consent merupakan sebuah pondasi sebelum memulai tindakan medis, sebab ia memberikan manfaat perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian medis, diantaranya penghormatan hak pasien sebagai individu dan sebagai bukti izin yang memberi kewenangan bagi dokter untuk melakukan tindakan medis. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif, dimana Penulis membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Naufal Arif Ramiza, author

Perlindungan Hukum bagi Korban Cancel Culture dalam Hukum Pidana Indonesia = Legal Protection for Cancel Culture Victims by Indonesian Criminal Law

Cancel cultur merupakan fenomena sosial berupa pembatalan secara sosial seseorang akibat suatu hal dari diri orang tersebut yang dipandang ofensif oleh masyarakat. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes agar seseorang yang terkena pembatalan meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Cancel culture telah ada dalam masyarakat sejak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yossy Nezzafireva, author

Perlindungan hukum terhadap notaris berkenaan dengan pembuatan akta atas penetapan pengadilan negeri: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1978 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 = Legal protection on the notary concerning the making of acertificate upon the state court?s decision: Republic of Indonesia supreme court?s decision No.1978 K/Pdt/2004 dated October 11th, 2005

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain dan harus membayar ganti rugi berupa materi. Pokok permasalahannya adalah sudah tepatkah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19642

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinulingga, Desi Ariani, author

Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Data Agregat/Data Statistik Ditinjau Dari Peraturan Pelindungan Data Pribadi Dan Peraturan Hak Kekayaan Intelekual= Legal Protection Against the Utilization of Aggregate Data/Statistics Data in the Personal Data Protection Regulations and the Intellectual Property Regulations

Data Agregat/Data Statisik merupakan data yang berbentuk ringkasan bersifat kualitatif atau kuantitatif yang tidak dapat mengindentifikasi seseorang. Oleh karena itu, Data Agregat/Data Statistik dapat dimanfaatkan oleh siapa saja baik Pemerintah maupun Swasta. Namun, dalam Rancangan Undang Pelindungan Data Pribadi, pengaturan mengenai Data Agregat/Data Statistik hanya ditujukan untuk penyelenggaraan negara saja....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sihotang, Kesia, author

Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap nasabah investasi dalam studi kasus penipuan investasi emas ditinjau dari undang undang no 8 tahun 1999 uu no 32 tahun 1997 dan uu no 21 tahun 2011 = Juridical analysis of legal protection of investment customer in fraudulent case of gold investment study judging from law number 8 of 1999 law number 32 year 1997 and law number 21 year 2011 / Kesia Sihotang

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat yang dirugikan dalam kasus Penipuan Investasi Emas yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kedudukan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang- Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pembahasan ini merupakan hal penting dikarenakan adanya ketidakpastian kedudukan masyarakat yang dirugikan di dalam kasus penipuan investasi...

2014

S54377

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Saragih, Theresia Rimta Wahyuni, author

Perlindungan hukum terhadap konsumen lpg atas tindakan pelaku usaha dalam penjualan lpg yang tidak sesuai dengan standar ditinjau dari undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen = The legal protection of lpg's consumers to bussiness in the lpg sales not fit standard in accordance with the consumer protection law number 8 1999

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat yang dirugikan dalam kasus penyuntikan isi tabung LPG yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedudukan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembahasan ini merupakan hal penting karena LPG merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengguna gas LPG dapat menuntut...

2015

S57854

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian