Hasil Pencarian

Ditemukan 163 dokumen yang sesuai dengan query

Heny Widyawati, author

Perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu : Studi kasus pekerja kebersihan

Masalah perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia selalu menjadi masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini. demontrasi yang dilakukan oleh para pekerja akhir-akhir ini membuktikan bahwa masih banyaknya permasalahan yang belum terpecahkan. Pengusaha menginginkan kegiatan usaha yang efektif, efisien dan produktif. Dengan alasan ini pengusaha sering kali melanggar hak-hak normatif...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16629

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bayu Setiawan, author

Perlindungan hukum badan intelijen dalam melaksanakan salah satu tugas di bidang pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia ditinjau dari perspektif ketahanan nasional = Legal protection on intelligent agencies in order to implement the duty of the agencies in against terrorism in Indonesia reviewed from national resilience perspective

Ada banyak jenis badan intelijen di Indonesia yang mempunyai tujuan utama untuk mencegah negara dari berbagai ancarnan yang dapat mernbahayakan negara dan bangsa. Mereka hares menyelidiki fenomena ancaman sebelum ancaman tersebut mengancam keamanan nasional. Badan-badan intelijen tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BATS), Badan Intelijen Kepolisian...

Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006

T20238

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Taruli Phalti Patuan, author

Kedudukan pasien dalam perjanjian terapeutik ditinjau dari Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi kasus = Patient stand position in terapeutik agreement from Undang-Undang No.8 Tahun. 1999 on consumer protection

ABSTRAK
Hak-hak pasien di Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini berkembang pesat sekali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gugatan maupun tuduhan malpraktek terhadap tenaga kesehatan yang telah memberi gambaran kepada kita, bahwa masyarakat sebagai konsumen jasa kesehatan kini telah menuntut pelaksanaan hak-hak yang mereka miliki tersebut. Kini mereka telah berani...

2007

T19902

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurul Dwi Insani, author

Implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai tergugat atau turut tergugat dalam pembatalan Akta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 15/PDT.G/2018/PN.TNG = Implication and legal protection of Notary/PPAT as Defendant or Co-Defendant in the Cancellation of Deed in Tangerang District Court Decision Number 15/PDT.G/2018/PN.TNG

ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli, serta implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam pembatalan akta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.15/Pdt.G/2018/PNTng. Notaris/PPAT berkewajiban dalam mencari kebenaran formil suatu akta, namun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harmoko, author

Perlindungan hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) yang telah melakukan kewajibannya menurut ketentuan pasal 137 undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara = Legal protection for holders of izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) which has been carrying out its obligations under article 137 of law no 4 year 2009 on mineral and coal

[Pertambangan merupakan bidang usaha yang sedang diminati oleh para investor saat ini. Akan tetapi usaha pertambangan memiliki tingkat resiko tinggi (high risk), memerlukan modal besar (high cost) dan menggunakan teknologi modern (modern technology) selain itu kegiatan pertambangan juga memiliki kewajiban-kewajiban berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dipenuhi kepada Negara....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44641

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Letycia Minerva Pariela, author

Eksistensi perlindungan hukum bagi kreditor yang barang jaminannya dirampas oleh Indonesia dengan mempergunakan non-concivtion based (NCB) assset forfeiture = Existence of legal protection for creditors if theirs security goods seized by Indonesia by using based non conviction (NCB) asset forfeiture

Korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Untuk menghadapi masalah tersebut, negara-negara di dunia kemudian membuat dan menandatangani perjanjian internasional yakni United Nation Convention Againts Corruptions UNCAC , dimana didalam UNCAC ini dikenal suatu konsep baru perampasan aset yang dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang memungkinkan negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46911

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audi Dian Fitria, author

Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli yang ternyata belum dibayar lunas (studi putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor 05/B/MJ.PPN/V/2013) = The responsibility and legal protection for notary in the capacity as land titles registrar ppat in an establishment of purchase deed which has not been fully paid (case study the verdict of the notary council supervisory center Number 05/B/MJ.PPN/V/2)

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44392

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Nur Ukasyah, author

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan: studi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-1.AH.02.04 tahun 2018 = Legal protection for people who make deeds before the notary who have been dismissed: study on the Decision of Ministry of Law and Human Rights No. AHU-1.AH.02.04 of 2018

Tesis ini membahas mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan. Hasil dari penelitian ini adalah notaris yang telah diberhentikan sudah tidak berwenang membuat akta notaris sehingga akta yang dikeluarkannya setelah diberhentikan menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53609

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fulan Adi Nugraha, author

Peran pemerintah untuk perlindungan pesangon dan jaminan sosial bagi pekerja dalam hal perusahaan pailit = The government's role for the protection of severance and social security for workers in the case of a bankrupt company

Dalam hal terjadi putusan pailit terdahap pengusaha berdasarkan putusan Pengadilan Niaga maka implikasinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja. Konsekuensi dari PHK sangat erat dengan pembayaran kompensasi berupa hak pekerja dan perlindunganya. Pelunasan harta pailit dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yaitu tidak terbukanya proses dan pelunasanya sehingga pekerja selalu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Rezekiani, author

Perlindungan hukum nasabah kartu kredit dalam hal penagihan oleh jasa debt collector = Legal protection to the customer of credit card in relation to the collection conducted by vendor of debt collector

Penagihan hutang kartu kredit dengan menggunakan jasa debt collector oleh bank dapat dilakukan karena tidak adanya larangan dari Bank Indonesia untuk menggunakan jasa debt collector. Tewasnya salah seorang nasabah pengguna kartu kredit yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat perbuatandebt collector menunjukkan tidak dipatuhinya pokok-pokok etika penagihan yang terdapat dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46180

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian