Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query

Sadikin, author

Program legislasi nasional tahun 2010

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011

341 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Gitta Nur Wulan, author

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstiusi nomor 79/PUU-XII/2014 = The function of legislation of DPD after MK decision NO 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...

2016

S63076

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Legislasi sebagai pemecahan masalah hukum tentang model pendaftaran merek masal bagi industri kecil dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah S.P.Ssigito

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Farida Azzahra, author

Rekonstruksi kewenangan legislasi presiden: upaya penguatan sistem presidensial indonesia

Makassar: Nas Media Indonesia, 2022

342.06 FAR r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Farida Azzahra, author

Rekonstruksi kewenangan legislasi presiden: upaya penguatan sistem presidensial indonesia

Makassar: Nas Media Indonesia, 2022

342.06 FAR r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Anak Agung Dian Onita, author

Penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 92 puu x 2012 = Strengthening legislative function of the regional representative council following the constitutional court ruling no 92 puu x 2012

[ABSTRAK
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar bicameral Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem ldquo double check rdquo yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42970

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mokh Luqman Fadlli, author

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pembentukan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan = The Authority of Badan Pemeriksa Keuangan in the Making of Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45892

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pandiangan, Ari Bona, author

Beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi pembahasan rancangan undang-undang (Tinjauan fungsi legislasi DPR RI masa kerja 1 Oktober 1999 - 23 Juli 2001

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

S8576

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Surini Ahlan Sjarif, author

Pendaftaran fidusia menjamin eksekusi terhadap barang yang dijadikan objek jaminan

Lembaga Jaminan Fidusia pada awalnya bersumber pada Jurisprudensi, hanya berlaku pada benda bergerak, dan semula merupakan penyimpangan dari gadai yang mensyaratkan adanya penyerahan barang yang dijadikan jaminan (inbezitsteiling) . Fidusia berasal dari hukum Romawi yang dikenal dengan Fiducia cum Creditore contracta. Dalam hukum Indonesia Lembaga Jaminan Fidusia dipandang cocok untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2000

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fadhil Virgiawan, author

Mekanisme checks and balances presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam bidang legislasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen = Checks and balances mechanism of the president and the house of representatives in Indonesia in the function of legislation based on the 1945 Constitution before and after the amendment

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah banyak hal. Hal yang amat jelas terlihat terkait kekuasaan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bidang legislasi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar sebelum amandemen menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sementara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian