Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query
Feryando Agung Santoso, author
Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456), akan berdampak pada perusahaan swasta menengah dan besar, yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program dana pensiun, bahkan terhadap kelangsungan perusahaan dana pensiun yang menyelenggarakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Edho Syariffullah, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pendapat (dissenting opinion) hakim
dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Untuk mengetahui
perbedaan pendapat tersebut, maka dilakukan analisis terhadap putusan
Mahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus-PHI/2014 dan putusan Pengadilan
Hubungan Industrial Surabaya No. 84/G/2013/PHI.Sby. Permasalahan yang akan
dikaji meliputi pengaturan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dan
implementasi hakim dalam menerapkan ketentuan penyelesaian...
2016
S64701
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ernaldy Dwi Putra, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja
oleh pengusaha/perusahaan serta pelaksanaanya dalam praktek sesuai dengan
Undang-Undang ketenagakerjaan dan peraturan terkait, serta implikasi terhadap
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam hal ini mediasi. Kasus yang
dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah kasus pemutusan hubungan kerja
oleh PT. Indonesia Air Asia kepada seorang pegawai yang menjabat sebagai
pramugara...
2016
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bartho Nahot Banjarnahor, author
ABSTRAK
Nama:Bartho Nahot BanjarnahorNPM:15067800001Program Studi:Magister HukumJudul:Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pelanggaran Berat Pasca Putusan MK No. 12/PUU-I/2003Sebelum lahirnya putusan MK No. 12/PUU-I/2003, pelanggaran berat atau tindak pidana yang dilakukan pekerja dalam hubungan industrial dapat langung dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah pengusaha memiliki bukti-bukti yang cukup, akan tetapi Putusan MK...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48468
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sihombing, Emelia Sekarwati, author
Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi ketenagakerjaan di Indonesia selama tahun 2020, terutama bagi seluruh tenaga kerja yang terkena PHK. Hal ini berimplikasi mendesak terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Untuk menjaga kualitas sumber daya manusia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pelatihan seperti...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fitriani Aditya Putri, author
Pandemi Covid-19 mengakibatkan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berimplikasi pada tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia. Pekerja yang terkena PHK mengalami penurunan kemampuan finansial, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pekerja harus kembali bekerja. Pada era pandemi Covid-19, pekerja formal masih diminati masyarakat karena upahnya lebih tinggi...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Roosmaya Abubakar, author
Sejak adanya krisis moneter dan ketidakstabilan politik nasional Indonesia pekerja sangat memerlukan perlindungan hukum mengingat Indonesia adalah negara hukum Dampak krisis moneter diantaranya adalah adanya penutupan perusahaan adanya pemutusan hubungan kerja secara besar besaran atau adanya efisiensi tenaga kerja Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46722
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ginting, Indy Har Delima Br, author
Berakhirnya hubungan pekerjaan yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh disebabkan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah masa yang berat bagi pekerja/buruh. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang muncul pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 diharapkan menjadi sebuah jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh pasca PHK untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Farah Ayu Aniisa Thamrin, author
Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Anak Buah Kapal (ABK) di Indonesia dan lebih khususnya membahas mengenai bagaimana kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam kasus perselisihan hubungan industrial pada Putusan Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023 jo Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sabrina Harvestia Oriszasativa, author
Pemanggilan kerja kembali kepada pekerja yang dirumahkan dapat menjadi penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mangkir kerja yang menimbulkan terjadinya perselisihan PHK. Penelitian Direpresentasikan melalui pengkajian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 159K/Pdt.Sus-PHI/2023, Permasalahan yang dikaji adalah ketentuan pemanggilan kembali pekerja yang dirumahkan dan proses penyelesaian PHK dengan alasan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
