Hasil Pencarian

Ditemukan 112 dokumen yang sesuai dengan query

Meitinah, author

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris

The ultimate distinction both authentic and unauthentic deed are on the deed makers. The authentic deed is made by public officers and another is not by public officers. The author focus is on the notary roles as public officer that competent to making authentic deed and also to legalizing toward...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

HUPE-36-4-(Okt-Des)2006-443

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Siti Hartati, author

pengaruh perluasan makna saksi dalam proses peradilan pidana dan R-KUHAP setelah keluarnya putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 = The influence of expanding the meaning of a witness in the criminal justice process and the draft of criminal procedure code after the release of the constitutional court ruling number 65/puu-viii/2010

Pada bulan Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. Putusan ini memperluas cakupan makna saksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga timbul pertanyaan: (1) bagaimana perluasan makna saksi menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, (2) bagaimana pengaruh perluasan makna saksi terhadap para...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30307

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sibuea, Yan Maranata, author

Eksistensi persangkaan hakim dalam pembuktian perkara perdata sebagai alat bukti (analisis penggunaan persangkaan hakim sebagai dasar pertimbangan majelis hakim memutus perkara dalam putusan No.21/Pdt/2012/PT. PR dan putusan Noo 132/Pdt.Plw/2012/PN.Mlg) = The existance of presumption of fact in the verification of civil prosedural law as an evidence analysis on the use of presumption of fact as the judge's consideration to resolve the civil law suit in putusan no 21 pdt 2012 pt pr and putusan no 132

Salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata berdasarkan pada pasal 164 HIR adalah persangkaan Persangkaan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah khusus mengenai persangkaan hakim Dalam praktek peradilan perdata di Indonesia alat bukti persangkaan hakim ditarik dengan menyusun peristiwa peristiwa yang telah terbukti untuk membuktikan peristiwa yang belum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55670

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Claudia Evatania, Author

Pembuktian Pembatalan Perdamaian dalam Forum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus PT Harmas Jalesveva: Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Proof of Annulment of Settlement Agreement in the Forum of Suspension of Debt Payment (Case Study PT Harmas Jalesveva: Case Number 2/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dipilih oleh debitor atau kreditor sebagai jalan keluar penyelesaian permasalahan utang piutang. Setelah debitor dinyatakan berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor berhak mengajukan suatu rencana perdamaian yang berisi mekanisme pembayaran utang yang baru guna melunasi kewajibannya. Rencana perdamaian tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Said Rendy Stasya Rasyip, author

Penyelesaian sengketa pembuktian tanah wakaf (studi kasus): putusan Mahkamah Agung RI nomor 465/K/AG/2007 = Dispute settlement of waqf land evidence (study case): supreme court decision number 465/K/AG/2007

Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, wakaf di Indonesia belum tercatat dengan baik, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya dua bentuk perwakafan (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan itu. sehingga seolah-olah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42668

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anisa Nur Fitri, author

Pemeriksaan Setempat (Descente) Secara Elektronik Terhadap Subjek Orang (Persoon) Dalam Permohonan Pengampuan (Studi Penetapan No.196/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Pst) = Electronic Local Investigation To The Subject Person (Persoon) In Request For Guardianship (Curatele) (Study Of Determination Number 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst)

Ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg yang mengatur mengenai pemeriksaan setempat tidak menyebutkan pemeriksaan setempat sebagai sebuah kewajiban dan juga tidak menyebutkan secara tegas objek pemeriksaan setempat, kemudian pemeriksaan setempat diatur lebih lanjut dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jeffry Ricardo, author

Pemeriksaan dengan menggunakan alat lie detector dalam proses penyidikan = The examination using lie detector tool in the investigation process

[ABSTRAK
Banyak sekali tindak kejahatan yang sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum karena sulit menemukan bukti-bukti serta informasi yang minim di lapangan karena pelaku tindak kejahatan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak dapat terungkap sehingga penyidik membutuhkan instrumentasi untuk mendukung mengungkap tindak kejahatan. Instrumentasi tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42147

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rifqi Abdullah Hanif, author

Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Commanditaire Vennootschap (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst) = The Implementation of Simple Proof in the Application for Postponement of Debt Payment Obligations Against Commanditaire Vennootschap (Case Study of Decision Number 42/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Merujuk pada UUKPKPU, definisi mengenai PKPU tidak dijelaskan secara eksplisit dan tegas, tetapi dalam UUKPKPU telah mengatur mengenai mekanisme untuk mengajukan permohonan PKPU. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan PKPU adalah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bambang Tri Mulyanto, author

Tinjauan tentang pembuktian dalam hukum acara perdata

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Patricia Pieter, author

Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat (Testament) yang Dibuat oleh Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3989 K/Pdt/2022) = Evidentiary Strength of a Testament Written by an Indonesian Citizen Abroad (Study of Supreme Court's Decision Number 3989 K/Pdt/2022)

Tulisan ini menganalisis kekuatan pembuktian surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri, serta akibat hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan yang diangkat terhadap surat wasiat tersebut dan terhadap harta peninggalan pewaris. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pasal 945 KUH Perdata menyatakan bahwa WNI yang berada...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian