Ditemukan 58 dokumen yang sesuai dengan query
Maya Yuristha Payoga Putri, author
Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam praktiknya sering kali masyarakat dirugikan dalam pengadaan tanah.Permasalahan yang kerap kali melatar belakangi timbulnya sengketa pengadaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45000
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Shinta Pratiwi, author
Pembangunan daerah merupakan isu yang paling sering kita temui dalam beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, pembangunan daerah tetap merupakan salah satu tugas yang turun temurun ingin diwujudkan agar dapat bertahan dalam era global yang serba dinamis dan selalu berkembang demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28134
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Zhakirah Zatalini Irawan, author
ABSTRACT
Isu hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi saat ini. Permasalahan tersebut timbul dalam UU No. 2 Tahun 2012 yang mengatur asas kesepakatan dan musyawarah. Pada praktiknya, musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 seringkali tidak mencapai...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Howard Julio Tigris, Author
ABSTRAK<>br>
Reklamasi tanah sebagai salah satu cara untuk mengadakan tanah menjadi isu panas akhir-akhir ini di Indonesia, terutama Jakarta, mengingat adanya rencana reklamasi Teluk Jakarta yang terdiri dari 17 pulau di pesisir utara Jakarta. Untuk melihat legitimasi hukum dari praktik ini, Skripsi ini akan meninjau peraturan perundang-undangan terkait reklamasi, mulai...
2017
S66617
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Annisa Nirmala Sephanya, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai salah satu permasalahan yang terjadi pada Proyek Kanal Banjir Timur dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 309/PK/Pdt/2016 yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan lembaga konsinyasi sebagai upaya ganti rugi pada kasus tersebut dan bagaimanakah kedudukan Hak Pengelolaan Perum Perumnas. Tesis ini termasuk ranah penelitian yuridis normatif...
2018
T49286
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ika Nursanti, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Penentuan Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Mass Rapid Transit Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ada beberapa pemilik lahan yang lahannya terkena pembebasan lahan meminta harga diatas harga yang diajukan tim appraisal independent, harga pasaran didasarkan dengan nilai NJOP adalah sebesar Rp 30 juta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51077
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Kasdin, author
Asas kepentingan umum merupakan salah satu asas dalam teori hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Asas kepentingan umum berlaku universal di seluruh negara di dunia, walaupun penerapannya dalam tindakan hukum konkrit tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara lainnya.
Tesis ini berusaha menjelaskan apa yang menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Irma Bagindo, author
Letak kota Jakarta yang berada di muara sungai menyebabkan Kota Jakarta rawan dengan ancaman banjir apabila musim hujan tiba. hal ini telah disadari oleh Pemerintah Belanda sejak jaman kolonial telah membangun saluran-saluran banjir kanal. Kanal tersebut maupun sungai-sungai yang ada di Jakarta tidak dapat menampung air pada saat musim hujan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28688
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Manurung, Tanti Adriani, author
Penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana-sarana kepentingan umum, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam prakteknya seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Masalah dalam sengketa tanah yang menonjol dan perlu mendapat perhatian adalah masalah penafsiran definisi kepentingan umum, ganti kerugian yang tidak layak dan proses pengadaan tanah yang tidak demokratik.
Penyebab timbulnya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
T36486
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Chantiqa Shakira Dewi, author
Lembaga Konsinyasi merupakan Lembaga hukum yang disediakan undang-undang sebagai salah satu cara hapusnya perikatan melalui tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Yang menjadi dasar hukum adanya Lembaga ini adalah Pasal 1381 dan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lembaga Konsinyasi juga diterapkan dalam kegiatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
