Hasil Pencarian

Ditemukan 533 dokumen yang sesuai dengan query

Rio Tinto

Peraturan perusahaan : personnel manual 2000-2002 / Rio Tinto

Jakarta: Departemen Tenaga Kerja RI., 2002

346.066 RIO p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

PP no. 10 tahun 1983 dan SE no. 08/SE/1983 : tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil serta petunjuknya

Jakarta: Galia Indonesia, 1983

346.02 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan peraturan bidang tertentu / dihimpun oleh, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan , 2012

R 340 HIM

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Bonnes, Jacqueline Maria

Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland / Jacqueline Maria Bonnes

Amsterdam: W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle , 1994

BLD 350 BON u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Irawan Soejito, author

Teknik membuat peraturan daerah

Jakarta: Bina Aksara, 1989

350 IRA t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan peraturan akademik Universitas Indonesia 1999

Jakarta: Universitas Indonesia, 2015

P-Pdf

UI - Publikasi Universitas Indonesia Library

Andhika Putera, author

Tinjauan yuridis mengenai pemberlakuan ketentuan peningkatan nilai minimal uang muka kredit pemilikan rumah (studi kasus pada bank x) = Judicial review regarding the regulation implementation of the increasing minimu down payment requirement for mortgage loan (case study on bank x)

Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan ketentuan peningkatan nilai minimal uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari yang semula berjumlah 20% menjadi 30% terkait dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S52995

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Denden Imadudin Soleh, author

Eksistensi peraturan bersama menteri menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (kajian atas Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelangaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik) = The existence of the joint regulation of minister by law number 12 of 2011 concerning the establishment of regulation legislation / Denden Imadudin Soleh

ABSTRAK
Tesis ini membahas Eksistensi dan Kekuatan Mengikat dari Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 yang menurut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Nomor: PPE.PP.03.01-603 Peraturan Bersama ini tidak diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara karena tidak termasuk...

2016

T45998

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sihombing, Eka NAM, author

Perkembangan kewenangan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah / Eka NAM Sihombing

ABSTRACT
Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur. Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan pemerintah pusat juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi. Putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan...

Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017

353 JY 10:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Elvina Tri Astuti, author

Tinjauan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2008 sebagai ketentuan anti penghindaran pajak

Peraturan mengenai penggunaan nilai buku kegiatan merger yang dikeluarkan pemerintah dalam KMK 422/KMK.04/1998 jo. SE-23/PJ.42/1999, selama ini masih memberikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pemerintah berupaya untuk meminimalisasi kegiatan penghindaran pajak tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2008 mengenai penggunaan nilai buku pada proses...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian