Hasil Pencarian

Ditemukan 533 dokumen yang sesuai dengan query

Jessica Evelyn, author

Perlindungan hukum terhadap pekerja akibat penggunaan memo perusahaan sebagai peraturan perusahaan di PT. PRC = Legal protection of the workers due to the use of internal office memo as company regulation at PT. PRC

Peraturan Perusahaan merupakan kaidah otonom yang mengatur syarat-syarat kerja secara lebih lengkap dan rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan. Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PT...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S65618

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Khairul Ahmadi, author

Peraturan Presiden nomor 6 tanggal 30 Desember 1946 penyempurnaan susunan anggota KNIP

Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, yang keesokan harinya dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Se_gera setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, terjadi kesi_bukan-kesibukan dalam menyusun organisasi pemerintahan. Di antaranya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1991

S12240

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Modul penyusunan peraturan dan keputusan rektor Universitas Indonesia : Bidang legislasi 2017

Depok: Badan Legislasi dan Layanan Hukum Universitas Indonesia, 2017

P 378.1 MOD

UI - Publikasi Universitas Indonesia Library

Dzikry Gaosul Ashfiya, author

Urgensi membatasi eksistensi peraturan menteri sebagai upaya penataan regulasi di Indonesia = Urgency to limit the existence of ministerial regulations as the regulatory arrangement effort in Indonesia

Sebagai upaya penataan regulasi di Indonesia, eksistensi Peraturan Menteri seharusnya dibatasi. Hal ini disebabkan, persentuhan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan yang melekat pada kedudukan Menteri, merefleksikan kebebasan dan ketidakterbatasan penerbitan Peraturan Menteri. Pada muaranya, disharmonisasi dan pertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak dapat dihindari. Terlebih, realita hyper...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Khozin Alfani, author

Harmonisasi Peraturan di Bidang Pendidikan Kedokteran dan Praktik Kedokteran = Harmonization of Regulations in the Field of Medical Education and Medical Practice

Pengaturan pendidikan kedokteran saat ini diatur dalam tiga buah undang-undang, yaitu UU No. 29 Tahun 2004 (UU Pratik kedokteran), UU No. 12 Tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi), dan UU No. 20 Tahun 2013 (UU Pendidikan Kedokteran). Ketiga undang-undang tersebut mengatur mengenai penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mokh Luqman Fadlli, author

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pembentukan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan = The Authority of Badan Pemeriksa Keuangan in the Making of Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45892

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Arifianto, author

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten) = Community Participation in the Process of Forming Regional Regulations (Case Study of Community Participation in the Process of Forming Regional Regulations of Banten Province)

Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dinamika perkembangan hukum islam dalam perundangan-undanmgan di Indonesia (Studi terhadap penerapan hukum islam di Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur dan Kabupaten garut Provinsi Jawa Barat)

Penelitian ini pertama bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : dinamika perkembangan hukum islam dalam perundang-undangan di Indonesia ; Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dapat menjadi pegangan dalam penerapan hukum islam dan mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur dan Kabupaten Garut Jawa barat membrantas penyakit sosial masyarakat.......

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Buku petunjuk praktis bagi produsen dan ekportir dari Asia : peraturan, standar dan sertifikasi untuk ekspor produk pertanian

Jakarta: FAO, 2007

R 380.1 Buk

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

M. Mertania Lestari, author

Re-engineering tarif cost based interkoneksi domestik dan strategi implementasinya dalam era kompetisi pada PT Telkom = Re-engineering cost-based interconnection rates of domestic and implementation strategy in the era of competition at PT Telkom

Pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia, telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dari yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi mengarah kepada iklim kompetisi yang fair dan sehat, melalui restrukturisasi di sektor telekomunikasi berdasarkan Undang- Undang nomor 36 tahun1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 serta Keputusan Menteri nomor...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010

T 27608

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian